JAKARTA – Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Aryo Seno Bagaskoro menilai, panggilan pemeriksaan mantan Menteri Hukum dan juga HAM Yasonna H Laoly oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernuansa politis.
Apalagi tak ada tindakan signifikan dari lembaga antirasuah di menangkap Harun Masiku.
“Kasus yang dimaksud dikaitkan kemudian dijadikan alasan untuk memanggil Pak Yasonna itu kan perkara yang mana telah lama sekali serta berlarut-larut. Publik sudah ada mengawasi tahapan drama demi drama yang terjadi dan juga tiada kunjung ada satu langkah yang dimaksud tegas atau definitif yang dimaksud kemudian diambil, tetapi malah cenderung nuansanya politis,” terang Seno dikutipkan Kamis (19/12/2024).
Apalagi, kata Seno, Pemilihan Kepala Daerah 2024 sudah pernah usai serta PDIP sudah pernah melakukan konsolidasi internal guna mempersiapkan kongres partai. Dalam proses itu, Seno menilai, sejumlah gangguan pada konsolidasi partai.
“Mulai dari pemasangan spanduk-spanduk provokatif di dalam jalan-jalan protokol dalam Jakarta, lalu narasi besar sedemikian masif dijalankan di area medsos untuk tujuannya diksi agendanya itu tumbangkan banteng, tenggelamkan banteng, kalahkan banteng dan juga seterusnya. Dari sisi lain lalu ada berbagai panggilan hukum terhadap elite-elite partai,” ujarnya.
“Buat kami ini sangat susah untuk kemudian tak membayangkan bahwa persoalan hukum ini tiada bermuatan politis,” imbuh Seno.
Kendati demikian, beliau berharap agar persoalan hukum seperti itu sanggup dihentikan. Ia pun berharap KPK agar tak mempolitisasi hukum. Menurutnya, hukum harus berkeadilan serta dijalankan dengan prinsip yang dimaksud baik.
