JAKARTA – pemerintahan siap menangani peluang kebakaran hutan lalu lahan (karhutla) di area 2025. Hal itu ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Rapat Kesepahaman Hasil Pertemuan Conference of Parties (COP) ke-19 dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di dalam Ballroom 1, Four Seasons Hotel, Jakarta, Mulai Pekan (23/12/2024).
Rapat yang dimaksud dijalankan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini mengkaji langkah strategis penanganan kebakaran hutan kemudian lahan (Karhutla) dalam wilayah ASEAN, dan juga langkah lanjut komitmen negara-negara anggota AATHP. Menteri Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa COP-19 memunculkan sebagian komitmen penting untuk meningkatkan akselerasi kerja sebanding lintas batas di pengendalian asap.
“Beberapa komitmen sudah pernah disampaikan para menteri untuk meningkatkan akselerasi dari AATHP. Salah satu langkah penting adalah pembangunan kemudian pengoperasian ASEAN Coordinating Center for Transboundary Pollution Control yang dimaksud akan berpusat di area Jakarta,” ujar Hanif.
Menurut Hanif, keberadaan pusat koordinasi ini akan menguatkan kerja sejenis regional pada pengendalian karhutla. “Dukungan semua pihak juga koordinasi KLH dengan lintas Kementerian juga juga otoritas Daerah sangat penting juga terus ditingkatkan khususnya kesiapan kita menangani karhutla pada 2025,” tegasnya.
Hanif menjelaskan, KLH bersatu Tim Inpres Nomor 35 Tahun 2020 telah lama menyusun rencana aksi penanganan karhutla. Setelah rapat ini, lanjut Hanif konsultasi dengan Menko Polhukam akan diadakan minggu depan, disertai rapat paripurna awal Januari 2025 untuk menyelaraskan persiapan seluruh tim.
BMKG memprediksi kondisi 2025 akan normal tanpa cuaca ekstrem, namun kewaspadaan tetap saja ditingkatkan, khususnya di area kawasan hidrologi gambut. “Operasi modifikasi cuaca masih menjadi salah satu langkah penting, tetapi kita juga menyiapkan pasukan darat dengan koordinasi lintas sektoral, mulai dari TNI, Polri, desa tangguh bencana, masyarakat, hingga pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmen pada penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Pihaknya sudah ada menyiapkan langkah hukum untuk menindak tegas upaya inisiasi lahan dengan api, baik oleh penduduk maupun perusahaan.
“Dengan persiapan yang mana matang, kami pastikan terhadap warga Indonesia bahwa pemerintah siap menangani peluang Karhutla di tempat 2025, sekaligus menekan dampaknya seminimal mungkin, termasuk pencemaran udara yang membahayakan kondisi tubuh masyarakat,” pungkasnya.
