JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, pegawai atau ASN Badan Otorita akan mulai pindah kantor seluruhnya pada bulan Maret 2025 mendatang. Basuki menjelaskan, skema pemindahan ASN ini akan menjadi yang digunakan perdana dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain.
Tujuan pemindahan ASN OIKN sendiri diharapkan mampu memproduksi para ASN mampu lebih besar fokus untuk mendirikan IKN. “Selama ini kantor kita ada 3 tempat, pada Jakarta, Balikpapan, kemudian IKN. Tapi mulai Maret kita akan pindahkan semua ke sana, supaya fokus untuk pengerjaan IKN kedepan,” ujar Basuki di Raker dengan Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).
Lebih lanjut, Mantan Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan pemindahan kantor ASN ke IKN ini juga sejalan dengan rampungnya perkembangan kantor baru OIKN. Targetnya, pembangunan yang disebutkan dapat rampung pada akhir bulan Februari ini.
“Kantor OIKN, sudah ada selesai bulan ini, kami akan programkan seluruh kegiatan OIKN akan ada di tempat IKN, juga seluruh pegawai Otorita akan pindah ke IKN,” tambahnya.
Disamping itu, Basuki melaporkan pada waktu ini proyek Ibukota baru itu juga sudah ada dilengkapi oleh hunian khusus untuk para ASN, TNI/Polri, hingga rumah jabatan menteri.
Progres pengerjaan hunian vertikal ASN pada waktu ini sudah ada rampung sebanyak 27 tower. Setiap tower terdiri dari 60 unit hunian dengan masing-masing seluas 98 meter persegi. Setiap 1 unit, terdiri dari 3 kamar tidur juga 2 kamar mandi.
“Jadi kalau ASN bujangan, 1 unit ini sanggup digunakan 3 orang, kalau 1 keluarga dapat masing-masing 1 unit,” lanjutnya.
Pak Bas -sapaan akrab Kepala OIKN Basuki- menambahkan, pada akhir Februari ini targetnya akan ada tambahan 10 tower rusun ASN lagi yang digunakan akan rampung. Sehingga pada awal Maret mendatang dipastikan 37 tower hunian ASN sudah ada bisa saja digunakan. “Semuanya telah fully furnished,” katanya.
Adapun rumah tapak jabatan menteri, ketika ini telah dilakukan terkontrak untuk memulai pembangunan sebanyak 36 unit. Namun seiring berubahnya nomenklatur kabinet Merah Putih Prabowo – Gibran atau penambahan jumlah agregat Kementerian/Lembaga, maka sedang diusulkan untuk pengerjaan unit baru rumah menteri.
“Rumah tapak jabatan menteri ketika ini berjumlah 36 unit, sekarang menteri ada 48, jadi sedang dipikirkan untuk ditambah,” pungkasnya.
