LONDON – Negara-negara Eropa harus “benar-benar” memberlakukan wajib militer untuk memerangi ancaman agresi Rusia, kata Presiden Latvia Edgars Rinkevics pada Minggu, lantaran Eropa semakin khawatir tentang arah pertempuran pada Ukraina.
Latvia memberlakukan kembali wajib militer untuk pria dewasa pada 1 Januari tahun lalu, pasca menghapusnya pada tahun 2006. Negara Baltik itu berbagi perbatasan sepanjang 180 mil dengan Rusia di tempat sebelah timurnya juga sangat rentan terhadap agresi Rusia.
Para pemimpin Eropa bertemu pada hari Kamis di tempat Brussels untuk melakukan pembicaraan darurat mengenai konflik negara Ukraina kemudian pertahanan Eropa, juga berjanji untuk mempersenjatai kembali benua itu setelahnya Amerika Serikat mengancam akan mencabut jaminan keamanan yang digunakan telah dilakukan berlaku selama 80 tahun.
Ketika ditanya apakah mitra-mitra Eropa harus mengikuti kebijakan Latvia untuk memberlakukan kembali wajib militer, Rinkevics mengungkapkan terhadap Sky News: “Ya… meninjau apa yang dimaksud terjadi di area dunia, langkah yang digunakan kami ambil, juga ya memang, kami sudah berdiskusi cukup lama pada tahun 2022 kemudian langkah itu diambil oleh Parlemen.”
“Banyak negara Eropa lainnya perlu mengikuti itu,” tambahnya.
Baca Juga: Proposal Mesir untuk Daerah Gaza 2030 Persatukan Negara-negara Arab
Ketika ditanya lagi apakah menurutnya negara-negara Eropa lainnya harus mengambil tindakan yang mana mirip dengan Latvia di hal pengeluaran pertahanan dan juga wajib militer, Rinkēvičs berkata “tentu saja.”
Beberapa negara Eropa menghentikan wajib militer pasca berakhirnya Perang Dingin, tetapi beberapa jumlah negara – khususnya pada Skandinavia juga Baltik – sudah memberlakukannya kembali di beberapa tahun terakhir, sebagian besar dikarenakan ancaman Rusia.
Kegagalan untuk mendaftar dapat mengakibatkan denda atau bahkan hukuman penjara di tempat beberapa negara.
Rinkevics menyatakan untuk Sky News bahwa ada juga diskusi pada negaranya tentang apakah ada keperluan untuk memberlakukan wajib militer bagi wanita.
“Saat ini, itu belum menjadi tindakan yang mana diambil,” katanya. “Tidak ada kewajiban hukum untuk itu… Hal ini adalah perdebatan tetapi belum ada kebijakan yang tersebut diambil.”
Presiden menambahkan bahwa ia memahami bahwa “masyarakat sedikit gugup” mengenai situasi ini, tetapi mengungkapkan bahwa “tentu saja, jaminan yang digunakan kuat adalah satu hal, hal yang lain adalah tindakan nyata yang diambil oleh pemerintah Latvia, oleh pemerintah Eropa lainnya, untuk memverifikasi bahwa kita semua menjadi tambahan kuat.” Radina Gigova berkontribusi pada laporan ini.
