JALUR GAZA – The Times of Israel, mengutip individu pejabat tanah Israel yang mana tak disebutkan namanya, menyatakan kelompok Palestina organisasi Hamas yang dimaksud miliki tiga pilihan terkait Gaza.
Pertama, menambah masa berlaku fase pertama gencatan senjata kemudian terus membebaskan tawanan tanah Israel yang tersebut ditahan di dalam Gaza.
Kedua, pindah ke fase perundingan tahap kedua, dalam mana negeri Israel akan mengakhiri pertempuran dengan imbalan organisasi Hamas membebaskan semua tawanan yang dimaksud tersisa, dan juga dengan melucuti senjata, mengasingkan para pemimpin, lalu menyerahkan kendali sipil berhadapan dengan Gaza.
Ketiga, mengakhiri gencatan senjata lalu kembali berperang habis-habisan.
“Itu akan berbeda,” ujar pejabat itu seperti dikutip. “Seorang menteri pertahanan baru, kepala staf baru, semua senjata yang mana kita butuhkan, juga legitimasi penuh, 100%, dari pemerintahan Trump.”
Pejabat itu menambahkan, “Gerbang neraka akan dibuka, seperti yang mereka itu katakan.”
Hamas sebelumnya menolak seruan pelucutan senjata tetapi menyatakan siap untuk menyerah memerintah Jalur Gaza.
“Hamas didirikan sebagai pergerakan perlawanan nasional Palestina dengan tujuan yang dimaksud jelas: Untuk menyingkirkan pendudukan; untuk mencapai tujuan nasional Palestina merupakan negara, penentuan nasib sendiri, juga hak untuk kembali,” tegas Basem Naim, anggota kelompok organisasi Hamas terhadap Al Jazeera pada hari Senin.
“Tujuan-tujuan ini masih berlaku dan juga kami akan melanjutkan perjuangan kami dengan semua faksi lain, semua rakyat kami untuk mencapai tujuan-tujuan ini dengan segala cara, cara politik, cara diplomatik, termasuk perlawanan bersenjata hingga kami mencapai tujuan-tujuan ini,” ujar dia.
Dia menjelaskan, “Namun untuk menjalankan keberadaan sehari-hari warga Palestina, untuk menjalankan semua kemampuan juga infrastruktur warga Palestina, di hal kesehatan, pendidikan, urusan sosial, polisi, polisi sipil, penyeberangan pada Daerah Gaza lalu bahkan di tempat Tepi Barat, kami siap untuk meninggalkannya, serta agar konsensus Palestina memutuskan bagaimana menjalankan semua aspek keberadaan ini.”
