Amerika Serikat Desak Google Jual Chrome untuk Hindari Pasal Anti Monopoli

JAKARTA – eksekutif Amerika Serikat mendesak Google untuk jual Chrome untuk menghidari tuduhan melakukan monopoli bisnis.
Dalam eskalasi tindakan keras antimonopoli besar-besaran terhadap raksasa internet tersebut, sebuah dokumen pengadilan yang tersebut diajukan oleh Departemen Kehakiman Negeri Paman Sam mendesak dilakukannya perombakan Google.
Proposal yang dimaksud dilaporkan mencakup pelarangan kesepakatan Google untuk menjadi mesin pencari default pada telepon pintar lalu kemungkinan mengharuskan Google untuk mengirimkan Android.
Pejabat antimonopoli mengungkapkan bahwa raksasa teknologi itu harus dipaksa mengedarkan Android apabila upaya hukum yang digunakan diusulkan tak mencegahnya mengeksploitasi kendalinya menghadapi sistem operasi seluler Android.
Ia mengusulkan solusi untuk menghilangkan apa yang tersebut dianggapnya sebagai cengkeraman monopoli Google di area internet.
– Mengakhiri kesepakatan pencarian default: Google tak akan lagi diizinkan membayar perusahaan seperti Apple untuk menjadikan mesin pencarinya sebagai default pada perangkat.
Rekomendasi DOJ ini muncul pasca putusan pada bulan Agustus oleh Hakim Amit Mehta yang tersebut memutuskan bahwa Google dengan mempertahankan monopoli pada bursa mesin pencari, telah terjadi melanggar hukum.
Mengecam usulan pemerintah AS, presiden urusan global Google Kent Walker mengungkapkan pejabat Departemen Kehakiman “memilih untuk menyokong program intervensionis radikal”.
Walker mengungkapkan solusi ini “akan merusak beberapa orang produk-produk Google” serta merusak pembangunan ekonomi perusahaan pada teknologi seperti kecerdasan buatan.
“Pendekatan DOJ akan mengakibatkan tindakan pemerintah yang dimaksud melampaui batas yang mana belum pernah terjadi sebelumnya yang tersebut akan merugikan konsumen, pengembang, kemudian bisnis kecil Amerika — dan juga membahayakan kepemimpinan kegiatan ekonomi lalu teknologi global Amerika,” tambahnya.
Sementara itu, Adam Kovacevich, kepala kelompok sektor Chamber of Progress, menolak tuntutan pemerintah sebagai “fantastis” serta bertentangan dengan standar hukum.
Bahkan apabila Hakim memerintahkan pembubaran Google, jalan ke depannya masih panjang. Google diperkirakan akan mengajukan banding, yang digunakan berpotensi menyeret tindakan hukum yang dimaksud ke Mahkamah Agung AS.






