RIYADH – Otoritas Pengawasan lalu Antikorupsi Arab Saudi (Nazaha) telah lama meluncurkan tindakan keras terhadap korupsi secara besar-besaran dalam berbagai kementerian kemudian lembaga lainnya. Sebanyak 131 orang ditangkap serta 370 lainnya diselidiki.
Dalam sebuah pernyataan yang mana dirilis pada hari Jumat, otoritas yang dimaksud mengungkapkan telah dilakukan melakukan 3.466 “kunjungan pengawasan” dalam berbagai entitas pemerintah pada bulan Februari, mengungkap tindakan hukum penyuapan, penyalahgunaan wewenang, kemudian pelanggaran lainnya.
Mengutip Gulf News, Mingguan (2/3/2025), beberapa dari dia yang ditangkap kemudian dibebaskan dengan jaminan.
Penyelidikan melibatkan pegawai dari berbagai kementerian juga badan pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Garda Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Daerah Perkotaan serta Perumahan, juga Otoritas Zakat, Pajak, juga Bea Cukai lalu Otoritas Pelabuhan Saudi.
Nazaha berjanji untuk terus progresif dengan pergerakan antikorupsinya, dengan menekankan bahwa akuntabilitas tetap memperlihatkan menjadi landasan integritas pemerintah.
Otoritas yang disebutkan mendesak publik untuk melaporkan dugaan korupsi melalui platform digital resminya.
Gebrakan Pangeran Mohammed bin Salman
Pemberantasan korupsi secara besar-besaran merupakan gebrakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi.
Tindakan paling terkenal adalah operasi antikorupsi pada 2017, dalam mana otoritas berwenang menangkap beratus-ratus pejabat pemerintahan, pelaku bisnis lalu para pangeran.
Dari hasil operasi kala itu, pemerintah Arab Saudi mendapatkan tambahan dari USD100 miliar dari merekan yang digunakan ditangkap.
Mereka yang tersebut ditangkap membayar denda, yang mana nilainya berbeda-beda tiap orang, atau membuktikan diri bukan bersalah untuk sanggup dibebaskan.
Pangeran Mohammed bin Salman pada waktu itu menyatakan penangkapan juga penangkapan yang disebutkan merupakan sesuatu yang tersebut harus dilakukan.
“Nilai [denda] mencapai lebih tinggi dari USD100 miliar, tapi tujuan utamanya bukanlah uang. Tujuannya adalah menghukum pelaku korupsi kemudian mengirimkan sinyal yang dimaksud jelas bahwa siapapun yang melakukan korupsi akan menghadapi hukum,” ucapannya pada 20 Maret 2018.
