Antisipasi Lonjakan Transaksi Nontunai Nataru 2024/2025, Jaringan Pembayaran Nasional Buka Posko 24 jam
JAKARTA – Menyambut momen liburan Natal 2024 kemudian Tahun Baru 2025 , bidang keuangan bersiap menghadapi lonjakan kegiatan keuangan baik tunai maupun digital. Bank Indonesia memproyeksikan keperluan uang tunai sebesar Rp133,7 triliun, meningkat 2,56% dibandingkan periode yang mana serupa tahun sebelumnya. Sementara itu, tren pembayaran digital juga diperkirakan melonjak signifikan, didorong oleh lebih lanjut dari 110 jt orang yang digunakan akan melakukan perjalanan selama periode tersebut.
Mengantisipasi peningkatan aktivitas ini, pelaku lapangan usaha pembayaran, termasuk PT Jalin Pembayaran Nusantara, mempersiapkan infrastruktur untuk melakukan konfirmasi kelancaran transaksi. Jalin, bersatu anggota lapangan usaha perbankan juga fintech, mendirikan posko operasional berpartisipasi mulai 23 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 guna mengawasi jaringan operasi digital kemudian ATM dalam seluruh Indonesia.
“Kami telah dilakukan menyiagakan personel 24/7 untuk memverifikasi kelancaran operasional, khususnya pada tanggal-tanggal dengan kemungkinan proses tertinggi,” kata Argabudhy Sasrawiguna, Direktur Operasional Jalin. Langkah ini melibatkan lebih tinggi dari 80 institusi keuangan yang tersebut tergabung di jaringan pembayaran nasional.
Sebagai pengelola jaringan ATM Link, Jalin mencatatkan peran strategis pada memperkuat kelancaran proses selama periode puncak ini. Infrastruktur digital yang dikelola perusahaan telah lama terintegrasi dengan berbagai layanan seperti QRIS, Debit, juga Cardless Cash Withdrawal. “Kami optimis, dengan kolaborasi lalu kesiapan infrastruktur, bidang pembayaran dapat memenuhi keperluan warga sekaligus menjaga stabilitas operasional selama Nataru 2024/2025,” tambah Argabudhy.
Lonjakan kegiatan ini menuntut penguatan infrastruktur teknologi kemudian keamanan. Ketua Tim Keselamatan Teknologi Pusat Pelaporan serta Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indarto Prasetyo Bramono, menyoroti risiko meningkatnya operasi mencurigakan selama peak season. “Kami mencatatkan lebih besar dari 121 ribu laporan proses mencurigakan sepanjang 2024, dengan lebih lanjut dari 21% terkait persoalan hukum penipuan. Periode ini membutuhkan pengawasan ketat dan juga penerapan teknologi deteksi dini untuk mengempiskan risiko,” jelasnya.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi sorotan untuk meningkatkan literasi rakyat tentang keamanan siber. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) menggalakkan edukasi penduduk untuk melindungi data pribadi serta menghindari ancaman phishing. “Edukasi adalah langkah strategis untuk menciptakan biosfer pembayaran yang digunakan aman dan juga inklusif, teristimewa pada waktu lonjakan transaksi,” ujar Tata Martadinata dari ASPI
