JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk Menteri Daya kemudian Informan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di pertemuan di dalam Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025.
“Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami melawan arahan Bapak Presiden adalah menegaskan seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil pada Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua pada tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang tersebut menjadi keinginan mereka, khususnya menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden,” sambungnya.
Prabowo menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih tinggi tepat sasaran kemudian tidaklah lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. “Jujurlah, ada oknum-oknum yang tersebut main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari atlet ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya sebab skema yang ada pada waktu ini telah berlangsung selama lebih besar dari 20 tahun tanpa pembaharuan signifikan. Bahlil pun menegaskan subsidi LPG yang dimaksud mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan oleh rakyat yang digunakan berhak.
“Diharapkan rakyat mendapatkan nilai dengan yang tersebut semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di tempat tingkat sampai tingkat rakyat itu, dibeli sampai nilai tukar Rp25.000 per tabung. Tidak belaka itu, ada juga yang dimaksud mengoplos. Hal ini kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan penataan subsidi harus dijalankan agar tiada terjadi pemborosan anggaran dan juga kebocoran di dalam tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah sudah mengubah sistem distribusi LPG dalam tingkat pengecer dengan meninggikan status merek menjadi sub pangkalan yang tersebut lebih banyak mudah diawasi.
“Nah, dengan mereka menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh sarana yang identik dengan pada pangkalan. Supaya harganya sanggup kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya,” ungkapnya.
Terkait kritik yang menyampaikan sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil menegaskan pemerintah terus melakukan pendampingan terhadap para pelaku usaha. Bahlil juga melakukan konfirmasi bukan ada biaya yang mana dikeluarkan oleh sub pangkalan.
“Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita mengawasi perkembangan beberapa waktu ke depan, sudah ada pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami untuk rakyat agar uang negara yang disubsidi itu betul-betul tepat sasaran,” tandasnya.
