JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah pernah mengumumkan bahwa ia akan datang menghentikan pendanaan ke Afrika Selatan , usai menuduh pemerintah negara itu “menyita” tanah. Trump menerangkan di sebuah postingan di tempat sistem Truth Social, menuding Pretoria melakukan “pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran.”
“Amerika Serikat bukan akan mendukungnya, kami akan bertindak. Saya juga akan memotong semua pendanaan masa depan ke Afrika Selatan sampai penyelidikan penuh menghadapi situasi ini selesai!” katanya.
Bulan lalu, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa menyetujui secara resmi RUU kontroversial yang mana memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih properti tanpa kompensasi di kondisi tertentu. Undang-undang baru ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan rasial pada kepemilikan tanah, hambatan lama di dunia usaha paling progresif di dalam Afrika sejak Apartheid berakhir pada tahun 1994.
Pemerintah sudah pernah menetapkan target untuk mentransfer 30% lahan pertanian dari petani epidermis putih -yang sebagian besar masih menguasainya- untuk rekan-rekan epidermis hitam hingga tahun 2030. eksekutif Afrika Selatan mengungkapkan bahwa selama era Apartheid, ribuan keluarga epidermis hitam dipindahkan secara paksa dari tanah mereka di dalam bawah Undang-Undang Tanah Pribumi tahun 1913.
Sementara itu, Pretoria menjelaskan bahwa Undang-Undang Pengambilalihan tak mengizinkan pengambilalihan sewenang-wenang kemudian butuh kesepakatan dengan pemilik properti. Namun para kritikus menyampaikan peringatan bahwa hal itu dapat mengakibatkan situasi yang digunakan mirip dengan penyitaan tanah Zimbabwe pada tahun 1980-an.
Kelompok oposisi terbesar di tempat Afrika Selatan lalu salah satu partai pada pemerintahan koalisi Ramaphosa, “sangat menentang” undang-undang baru, hingga mengancam akan datang menempuh jalur hukum.
Pretoria berada dalam bawah tekanan dari mitra Baratnya, khususnya AS, di beberapa tahun terakhir, sebagian oleh sebab itu hubungan dekatnya dengan Rusia. Terlebih Afrika Selatan diketahui merupakan salah pendukung utama BRICS , kelompok negara berprogres yang digadang-gadang akan segera menyaingi dominasi AS.
Menurut statistik pemerintah AS, Washington menyisihkan hampir USD440 jt bantuan ke Afrika Selatan pada tahun 2023.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Ramaphosa mengungkapkan ia akan melibatkan Trump tentang kebijakan reformasi tanah lalu isu-isu kepentingan bilateral, mengacu pada Amerika Serikat sebagai “mitra urusan politik lalu perdagangan strategis utama untuk Afrika Selatan.”
“Afrika Selatan adalah demokrasi konstitusional yang tersebut berakar kuat pada supremasi hukum, keadilan kemudian kesetaraan. eksekutif Afrika Selatan belum menyita tanah apapun,” katanya.
