SARAJEVO – Jaksa penuntut Bosnia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk presiden, perdana menteri, dan juga Ketua Parlemen Republika Srpska, wilayah yang mana sebagian besar dihuni orang Serbia di area Bosnia dan juga Herzegovina.
Mereka dituduh sudah pernah melancarkan “serangan terhadap tatanan konstitusional” dengan memberlakukan undang-undang yang mana membatasi operasi lembaga peradilan dan juga penegakan hukum tingkat negara bagian Bosnia.
Setelah konflik saudara brutal yang tersebut mengadu domba kelompok etnoreligius di tempat wilayah bekas Yugoslavia itu, Bosnia dan juga Herzegovina terbagi menjadi dua entitas yang mana memerintah sendiri, Republika Srpska yang mana beranggotakan etnis Serbia juga satu federasi yang digunakan dijalankan orang Bosniak (Muslim Bosnia) dan juga Kroasia, di tempat bawah Perjanjian Dayton 1995 yang mana ditengahi Amerika Serikat (AS).
Sebagai bagian dari pengaturan ini, negara yang dimaksud diperintah oleh presiden yang digunakan beranggotakan tiga orang, seseorang Bosniak, orang Serbia, dan juga pribadi Kroasia, dan juga mencakup distrik otonom di dalam persimpangan jalan utama.
Surat perintah penggeledahan dikeluarkan meskipun Banja Luka, pusat administrasi Republika Srpska yang mana mayoritas penduduknya adalah orang Serbia, tidak ada mengakui kewenangan Kantor Kejaksaan yang tersebut berpusat di dalam Sarajevo.
“Kantor Kejaksaan negara itu mengeluarkan perintah yang dimaksud setelahnya Presiden Serbia Bosnia Milorad Dodik, Pertama Menteri Radovan Viskovic, serta Ketua Parlemen Nenad Stevandic gagal menanggapi dua panggilan pemeriksaan,” ungkap laporan televisi Republik Serbia, mengutip pernyataan pemerintah daerah.
Pengadilan yang mana berpusat dalam Sarajevo bulan lalu menjatuhkan hukuman satu tahun penjara terhadap Dodik lalu melarangnya memegang jabatan presiden selama enam tahun sebab menghalangi langkah yang dimaksud dibuat pengadilan konstitusi Bosnia kemudian menentang kewenangan utusan internasional Christian Schmidt.
Schmidt, yang digunakan berkebangsaan Jerman, secara resmi ditugaskan mengawasi pelaksanaan Perjanjian Damai Dayton tahun 1995.
Dodik sendiri tiada hadir di vonisnya juga mengumumkan rencana agar Majelis Nasional Republika Srpska menolak putusan pengadilan dan juga melarang penegakan putusan apa pun yang tersebut dibuat badan peradilan negara Bosnia pada wilayahnya.
Anggota parlemen Serbia Bosnia mengesahkan undang-undang yang mana melarang badan peradilan pusat juga polisi beroperasi dalam Republika Srpska.
