JAKARTA – Satryo Soemantri Brodjonegoro kena reshuffle kabinet. Jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains juga Teknologi (Mendikti Saintek) dijabat oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto yang tersebut dilantik hari ini di dalam Istana Negara, Jakarta.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai tindakan Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian Mendikti Saintek dari Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi Brian Yuliarto sudah ada tepat.
“Terkait pemberhentian Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, Presiden telah lama melakukan langkah yang tersebut tepat lalu cepat. Hal itu penting untuk mendisiplinkan pemerintahan oleh Presiden Prabowo,” kata Syahganda, Rabu (19/2/2025).
Menurut Syahganda, Presiden Prabowo masih perlu lebih banyak sejumlah lagi menjelaskan ide-ide pembangunannya terhadap publik, sehingga diperlukan jajaran menteri di area Kabinet Merah Putih yang mampu menjabarkan apa yang digunakan diinginkan oleh Prabowo. Dia mengamati konsolidasi pemerintah pada melaksanakan pengerjaan berorientasi rakyat ketika ini berlangsung intensif.
“Prabowo menghadapi kesulitan di menjelaskan ide-ide besarnya terhadap kelas menengah, seperti mahasiswa. Sehingga, beliau membutuhkan menteri yang mana kompatibel pada arus yang tersebut deras,” kata Syahganda yang digunakan juga lulusan ITB ini.
Syahganda berpendapat, kesalahan Satryo adalah ketidakmampuan menerjemahkan refocusing anggaran negara yang dipimpin Prabowo. “Kesalahan Satryo keliru membahasakan kebijakan Presiden terhadap DPR lalu masyarakat,” tuturnya.
Bahkan, lanjut dia, Satryo sudah melakukan kesalahan dengan menyatakan dampak buruk efisiensi anggaran ketika rapat kerja dengan DPR beberapa waktu lalu, seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), beasiswa dipotong, kemudian dampak buruk terhadap tunjangan kinerja (tukin) dosen.
Dia melanjutkan, kesalahan Satryo ini memicu kemarahan mahasiswa, yang dimaksud melakukan demo besar-besaran mengomentari pemerintah. Padahal, hal yang disebutkan sanggup dihindari.
Selanjutnya, Syahganda meminta-minta agar semua jajaran pemerintahan mampu menerjemahkan kebijakan Presiden Prabowo kemudian merancang komunikasi yang mana baik dengan masyarakat. Persoalan komunikasi kebijakan pemerintah pemerintah, menurut Syahganda, menjadi ancaman terbesar ke depan.
“Berbagai cita-cita Prabowo yang mana pro rakyat gagal dipahami masyarakat, khususnya mahasiswa,” pungkasnya.
