JAKARTA – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala wilayah dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Diketahui, Mega menginstruksikan untuk semua kepala wilayah terpilih dari PDIP untuk menunda rencana mengikuti retreat yang tersebut dijalankan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) pada 21-28 Februari 2025 dalam Magelang, Jawa Tengah.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai instruksi itu menimbulkan cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah. Pertama, apabila instruksi ini dihadiri oleh lalu memang benar tidak ada ada pelanggaran hukum untuk menolak terlibat retreat, maka wibawa pemerintah dipertanyakan.
Selain menghamburkan anggaran, kata Dedi, faktanya kegiatan yang disebutkan tak mengikat kepala tempat yang mana berada dalam bawah kendali Kemendagri. “Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, serta sanggup sekadar ke depan instruksi sama sanggup diarahkan ke DPR,” kata Dedi pada keterangannya yang dimaksud diambil Hari Sabtu (22/2/2025).
Sebab, kata dia, kader PDIP dalam Parlemen Senayan juga dominan. Menurut dia, jikalau itu dilakukan, maka pemerintah terancam kehilangan kepercayaan dan juga legitimasi PDIP.
Ketiga, beliau melanjutkan, dengan maraknya pergerakan massa yang dimaksud pada waktu ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, kata dia, bisa saja hanya terlibat menggerakkan massa mengupayakan adanya perubahan, juga apabila itu terjadi tempat pemerintah pada waktu ini benar-benar tersudut.
“Pemerintah perlu merespons pergerakan PDIP ini dengan menurunkan tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, lalu tak sewenang mengambil kegiatan populis. Mendahulukan kepentingan bangsa jika dibandingkan dengan kepentingan janji politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala area dan juga delegasi kepala tempat yang mana berasal dari PDIP. Megawati memohonkan kadernya untuk tak bergabung pada kegiatan retreat yang mana diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi Megawati diturunkan di Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli pada waktu dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat instruksi itu, semua kepala wilayah serta perwakilan kepala wilayah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di dalam Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang digunakan sudah ada di perjalanan pun diminta untuk berhenti.
“Diinstruksikan terhadap seluruh kepala wilayah lalu duta kepala area PDI Perjuangan, satu kepala wilayah lalu delegasi kepala area untuk menunda perjalanan yang tersebut akan mengikuti retreat di tempat Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang tersebut ditandatangani Megawati tersebut.
