SURABAYA – Menjelang peresmian Danantara pada 24 Februari 2025, super holding BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kemudian daya saing perekonomian nasional, mirip dengan model Temasek Holdings di dalam Singapura. Danantara akan datang mengatur aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.
Pengamat Hukum serta Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan, kemungkinan risiko yang dimaksud bisa jadi muncul, khususnya apabila meninjau pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) pada krisis sektor ekonomi 1998.
Meskipun pembentukan Danantara mengakibatkan harapan baru bagi pengelolaan aset negara, namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.
“Dalam tindakan hukum BLBI, kita mengamati bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan lalu intervensi urusan politik yang digunakan kuat. Jika Danantara tidaklah dikelola dengan transparansi dan juga akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario sama terjadi,” ujar Hardjuno di tempat Surabaya, Kamis (20/2/2025).
Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang tersebut terdampak krisis. Sayangnya, dana yang disebutkan sejumlah yang digunakan tiada kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir juga konglomerat yang digunakan memiliki hubungan dengan elite politik.
Hardjuno menilai bahwa skenario mirip dapat terjadi pada Danantara apabila tak ada mekanisme yang dimaksud jelas di pengelolaan juga pelaporan keuangan holding tersebut. Hardjuno mencontohkan, bahwa model Temasek Holdings pada Singapura serta Khazanah di tempat Negara Malaysia menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang tersebut transparan kemudian independen dapat menyokong dunia usaha nasional.
Namun Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Malaya dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan pada tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. “Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa jikalau ada intervensi kebijakan pemerintah serta kurangnya pengawasan, holding penanaman modal negara justru sanggup menjadi beban perekonomian yang mana berlarut-larut,” tambahnya.
Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang mana diterapkan untuk membiayai kegiatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. Menurut Hardjuno, jikalau efisiensi ini dilaksanakan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan publik di area luar penerima khasiat MBG mampu terancam.
“Perlu kajian lebih banyak pada terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur. Jangan sampai demi satu inisiatif unggulan, sektor lain justru dikorbankan,” ujarnya.
