JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan katalog elektronik versi 6.0 sebagai bagian dari langkah strategis pada menggalakkan transparansi kemudian efisiensi pengadaan barang juga jasa pemerintah. Peluncuran dilaksanakan bersamaan dengan penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kemudian Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 pada Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
“Dalam rangka kita tingkatkan pemerintahan yang dimaksud bersih, salah satu terobosan melalui digitalisasi. Karena itu, saya ucapkan terima kasih dengan keberhasilan kelompok-kelompok kerja yang digunakan selama ini bekerja dalam bawah koordinasi Ketua Dewan Kondisi Keuangan Nasional yang dimaksud hari ini menyelenggarakan peluncuran katalog elektronik versi 6.0,” ujar Prabowo di sambutannya.
Dia berharap katalog elektronik versi 6.0 dapat menyebabkan pembaharuan signifikan pada sistem pengadaan barang kemudian jasa di area Indonesia. Untuk itu, ia mengimbau untuk seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah wilayah memanfaatkan katalog yang disebutkan yang tersebut mulai dapat digunakan awal tahun 2025.
“Katalog ini versi 6 diharapkan dapat menghurangi 20-30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sekitar 40-50 persen,” katanya.
Prabowo juga menyoroti pentingnya efisiensi di pengelolaan kegiatan ekonomi nasional dengan mengacu pada Incremental Capital Output Ratio atau ICOR. Berdasarkan penilaian tersebut, nilai ketidakefisienan Indonesia masih lebih lanjut tinggi dari beberapa negara tetangga.
“Bahkan, tidak ada efisiennya itu dinilai 30 persen. Diharapkan dengan pengaplikasian e-katalog ini ketidakefisienan ini dapat kita kurangi,” ungkapnya.
Presiden juga menghadirkan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan bersih dengan pengelolaan kemudian kepemimpinan yang mana baik.
“Marilah kita wujudkan pemerintah yang bersih melalui semua upaya antara lain dengan pengelolaan, manajemen yang mana baik, leadership yang mana baik dari semua unsur, dan juga pemanfaatan teknologi. Tentunya dalam ujungnya kita harus berani tegakkan hukum,” kata Prabowo.
