JAKARTA – Pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber penyediaan listrik dapat menjadi salah satu strategi mencapai swasembada energi Indonesia. Saat dilantik menjadi Presiden, Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia akan berfokus pada pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai swasembada energi sesuai dengan Asta Cita.
Arahan ini menjadi acuan utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya pada bidang ketenagalistrikan. Menurut data Kementerian ESDM, kemungkinan energi terbarukan di tempat Indonesia sebesar mencapai 3.686 GW.
Data dari Kementerian ESDM hingga November 2024, menunjukan masih ada sekitar 86 desa yang tersebut belum miliki akses listrik. Maka dari itu, perlu didorong konstruksi pembangkit listrik terbarukan sesuai prospek energi setempat dan juga dedieselisasi, pembangunan jaringan distribusi serta terisolasi juga pengembangan listrik perdesaan.
Penggunaan listrik terbarukan juga dapat membantu penurunan impor energi lalu tercapainya target stok infrastruktur pada peningkatan ekonomi. Meningkatnya pemenuhan keinginan listrik per kapita dapat menunjukkan majunya perekonomian suatu negara.
Deputi Sarana serta Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum mengatakan, untuk mencapai target transisi energi bukan bisa jadi hanya saja mengandalkan pembiayaan dari APBN atau APBD saja. Transisi energi di dalam Indonesia memerlukan pembiayaan alternatif dari sumber-sumber non-pemerintah, dan juga pelibatan modal swasta untuk mencapai target-target dalam sektor ketenagalistrikan.
Untuk itu pemerintah menyiapkan kerangka regulasi dan juga kebijakan untuk memobilisasi pendanaan kemudian penanaman modal swasta tersebut. Bekerjasama dengan berbagai perusahaan swasta lalu lembaga pemilik modal sangat diperlukan.
”Salah satu inisiatif yang dapat ditawarkan untuk perusahaan adalah penyelenggaraan dana environment, sustainability and governance (ESG) yang tersebut diarahkan untuk menggalang proyek energi terbarukan di dalam desa, sebagai kewajiban perusahaan untuk menurunkan emisi karbon dari aktivitas usaha yang dimaksud dilakukan,” katanya pada siaran pers, Mingguan (24/11/2024).
Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, kemudian Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Taufiq Hidayat Putra mengatakan, perencanaan sektor ketenagalistrikan di tempat Indonesia mencakup akses listrik yang tersebut berkualitas. Tidak belaka ke industri, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat, teristimewa di dalam desa.
Pemerintah Indonesia lalu seluruh pemangku kepentingan harus bahu-membahu untuk mencapai transisi energi di area sektor ketenagalistrikan. ”Kita harus menyokong saudara-saudari kita yang tersebut berada di tempat desa khususnya untuk menikmati listrik yang mana bersih, aman kemudian terjangkau dengan kemungkinan energi terbarukan di dalam tempat masing-masing,” jelasnya.
Dengan listrik yang tersebut berkualitas, publik desa dapat menerima berbagai khasiat di tempat berbagai bidang, salah satunya modernisasi pada aktivitas pertanian atau yang rutin disebut dengan electrifying agriculture. Sedangkan dalam desa nelayan, akses listrik berkualitas memungkinkan penyediaan cold storage untuk menyimpan hasil tangkapan ikan segar lebih banyak lama.
