JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) berada dalam mengkaji ulang terkait formula kenaikan upah minimum tahun 2025, menyusul putusan MK nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait UU Cipta Kerja .Direktur Jenderal Pembinaaan Hubungan Industrial lalu Garansi Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, formula pengupahan yang digunakan sebelumnya diatur di PP 51 tahun 2023 tentang Pengupahan sudah ada tiada berlaku lagi.
Hal itu mengingat regulasi yang disebutkan merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang tersebut berhasil digugat.”Nanti berubah (formula pengupahan 2025), kami lagi kaji (perubahan PP 51/2023 tentang Pengupahan),” kata Indah ketika dihubungi MNC Portal, Kamis (21/11/2024).
Meski demikian, Indah memastikan, pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 akan dilaksanakan dalam seluruh Provinsi se-Indonesia sebelum Januari 2025. Perubahan PP 51/2023 akan menjadi acuan baru menentukan nasib besaran upah minimum di tempat setiap daerah.
“Sebelum Januari 2025 kita tetapkan (besaran upah minimum 2025),” lanjut Indah singkat.
Sebagai informasi terdapat beberapa inovasi pada materi di bab IV Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja, salah satunya adalah terkait pengupahan.
Pengupahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengalami beberapa perubahan. Seperti penghidupan layak bagi pekerja/buruh diperluas maknanya, mencakup penghasilan yang mana wajar untuk memenuhi keperluan lalu kesejahteraan pekerja/buruh dan juga keluarganya, termasuk pendidikan, kesehatan, lalu jaminan hari tua.
Kemudian Dewan Pengupahan Daerah, termasuk pemerintah daerah, ikut serta pada perumusan kebijakan pengupahan, yang mana nantinya menjadi komponen bagi pemerintah pusat pada menetapkan kebijakan upah.
Selain itu melalui putusan MK yang disebutkan juga dilaksanakan perluasan makna terkait variabel indeks tertentu yang sebelumnya menjadi formula di penghitungan upah minimum.
Indeks tertentu diartikan sebagai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan kegiatan ekonomi daerah, juga mempertimbangkan kepentingan perusahaan, pekerja/buruh, juga prinsip proporsionalitas untuk memenuhi keberadaan layak bagi pekerja/buruh.
