JAKARTA – Jumlah tenaga kerja yang mana menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terus meningkat. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), hingga 28 Oktober 2024, sebanyak 59.796 orang telah lama terdampak PHK, dengan konsentrasi terbesar pada DKI Ibukota yang mana mencapai 14.501 orang, disertai Jawa Tengah dengan 11.252 orang juga Banten 10.524 orang.
Penyebabnya pengurangan tenaga kerja di tempat beberapa sektor sangat beragam. Terbaru, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), perusahaan nasional pemegang waralaba KFC di tempat Indonesia, mengumumkan penutupan 47 gerai (6/11), yang dimaksud berimbas terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang.
Tercatat pada laporan keuangan, ketika ini ada sebanyak 13.715 karyawan hingga 30 September 2024, dari 15.989 karyawan pada 31 Desember 2023. Pihak manajemen mencatat, kinerja keuangan FAST tertekan lantaran masih di fase pemulihan dari dampak Covid-19. Selain itu, situasi lingkungan ekonomi yang dimaksud memburuk akibat dampak Krisis Timur Tengah.
Fathin adalah salah satu karyawan yang tersebut harus kehilangan pekerjaan imbas aksi boikot yang dilaksanakan beberapa jumlah masyarakat. Ia mengaku bahwa hasil penjualan perusahaan tempatnya bekerja menurun, sehingga dirinya terpaksa dirumahkan.
“Restoran tutup akibat tidaklah sanggup menunda kontrak gedung, omzet turun,” ujar Fathin, beberapa waktu lalu.
Di sedang persaingan dunia kerja yang digunakan ketat, Fathin menghadapi kesulitan menemukan pekerjaan baru. ” Saya tidaklah tahu pasti pemicu sulitnya mencari kerja sekarang. Mungkin oleh sebab itu situasi dunia usaha yang tersebut memang benar lagi sulit di tempat mana-mana. Setelah di-PHK, saya bingung mau kerja apa lagi, sementara keinginan keluarga terus berjalan,” ungkap Fathin.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan ada beberapa faktor yang mana menggerakkan PHK massal, yaitu pelemahan daya beli penduduk dan juga juga pergerakan boikot.
“Jadi kalau daya beli turun, ini terimbas pada produk-produk sektor yang digunakan dibeli semakin sedikit,” kata Tauhid di tempat Jakarta, Rabu (23/10).
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PKB, Arzeti Bilbina menekankan, pemerintah serta DPR sedang berupaya memperluas lapangan kerja sektor formal bagi generasi muda.
“Pemerintah dan juga DPR harus bekerja sebanding untuk mengantisipasi dampak perekonomian dan juga ketenagakerjaan dari aksi ini,” ujar Arzeti, seraya menyerukan peningkatan dukungan pemerintah melalui insentif pajak bagi perusahaan lokal agar dapat mempertahankan tenaga kerja di tempat berada dalam lesunya ekonomi.
