JAKARTA – Inisiatif Mahasiswa Kristen Indonesia ( GMKI ) menyampaikan apresiasi untuk presiden terpilih Prabowo Subianto pada merespons aspirasi Pergerakan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI). Keseriusan Prabowo berbicara dengan perwakilan hakim ketika Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sama-sama pimpinan DPR menjadi bukti nyata kepeduliannya terhadap penguatan lembaga yudikatif.
“Langkah tegas Bapak Prabowo mendengarkan dengan segera aspirasi hakim merupakan sinyal positif bahwa kesejahteraan penegak hukum akan menjadi prioritas penting di tempat bawah pemerintahannya,” kata Ketua Umum GMKI Jefri Gultom, Selasa (8/10/2024).
Dalam percakapannya, Prabowo menegaskan isu kesejahteraan hakim telah lama menjadi perhatiannya serta ia berjanji akan memprioritaskan penyesuaian penghasilan dan juga tunjangan bagi para hakim segera setelahnya dilantik sebagai Presiden. Kepercayaan ini memberi harapan baru bagi reformasi sektor peradilan yang tersebut selama ini dinantikan oleh para penegak hukum pada Indonesia.
“Pernyataan Bapak Prabowo tentang pentingnya kesejahteraan hakim adalah landasan kuat untuk perbaikan sistem peradilan di dalam Indonesia. Tanpa jaminan kesejahteraan yang mana layak, independensi peradilan sulit dicapai,” ujarnya.
GMKI menyambut baik janji Prabowo untuk memperhatikan kesejahteraan hakim yang selama tambahan dari satu dekade belum mengalami peningkatan signifikan. Pengembangan ini sangat penting mengingat peran krusial para hakim di menegakkan keadilan di dalam masyarakat. GMKI juga mengapresiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memfasilitasi dialog segera antara Prabowo serta para hakim.
“Kami berterima kasih untuk Bapak Sufmi Dasco Ahmad berhadapan dengan perannya di membuka jalur dialog segera ini. Hal ini adalah contoh sinergi yang digunakan baik antara eksekutif lalu legislatif pada menyelesaikan kesulitan kesejahteraan hakim,” lanjut Jefri.
Menjelang pelantikan, GMKI meminta seluruh elemen rakyat untuk menyokong langkah-langkah konkret yang diambil oleh presiden terpilih di menguatkan institusi peradilan di dalam Indonesia. GMKI juga menggalakkan agar reformasi yudikatif tidaklah semata-mata berfokus pada kesejahteraan, tetapi juga pada peningkatan integritas, transparansi, dan juga profesionalisme di dalam seluruh sektor peradilan.
“Kami membantu sepenuhnya komitmen Presiden Terpilih untuk menguatkan sistem hukum. Kemakmuran hakim harus menjadi prioritas utama demi menjamin keadilan ditegakkan secara optimal, dan juga untuk menjaga independensi peradilan dari segala bentuk intervensi,” tutup Jefri.
