India Larang Pegawai pemerintahan Gunakan Teknologi AI DeepSeek juga Asisten Percakapan GPT
LONDON – India secara resmi melarang PNS menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) seperti Asisten Percakapan GPT lalu DeepSeek pada waktu berkerja. Langkah ini diambil untuk melindungi data sensitif pemerintah dari peluang kebocoran atau penyalahgunaan.
Keputusan ini mencerminkan kegelisahan global terhadap keamanan data di pemanfaatan AI. Tidak hanya saja India, beberapa negara lain seperti Australia serta Italia juga telah lama memberlakukan pembatasan terhadap DeepSeek lantaran ketidakjelasan di cara wadah yang disebutkan mengatur data pengguna.
Dalam surat edaran yang mana dikonfirmasi oleh tiga pejabat kementerian keuangan India, pemerintah menegaskan bahwa pengaplikasian alat Artificial Intelligence di tempat komputer serta perangkat kantor dapat membahayakan kerahasiaan dokumen.
“Telah ditetapkan bahwa perangkat Kecerdasan Buatan serta program Teknologi AI (seperti ChatGPT, DeepSeek, dan juga lainnya) pada komputer lalu perangkat kantor menyebabkan risiko terhadap kerahasiaan data serta dokumen pemerintah,” ujar penasihat Kementerian Keuangan India, diambil dari Reuters.
Larangan ini tampaknya cuma berlaku untuk perangkat yang digunakan pada pekerjaan resmi di tempat kementerian. Namun, belum ada kejelasan apakah aturan sama akan diterapkan di tempat kementerian lainnya.
Menariknya, kebijakan ini muncul dalam berada dalam kunjungan ketua eksekutif OpenAI, Sam Altman, ke India. Hal ini semakin menyoroti dinamika global di regulasi AI, di tempat mana pemerintah berupaya menyeimbangkan khasiat teknologi dengan keamanan data.
Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada adopsi Teknologi AI dalam sektor pemerintahan India masih menjadi pertanyaan besar. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa proteksi data tetap saja menjadi prioritas utama bagi pemerintah dalam era digital ini.
