JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan datang mengatur puncak aksi Indonesia Gelap bertepatan dengan pelantikan 481 kepala wilayah terpilih secara serentak dalam Istana Merdeka, DKI Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025) atau besok.
Koordinator Pusat BEM SI Herianto membeberkan tuntutan aksi aliansi BEM SI yang terdapat 13 poin bertajuk Indonesia Gelap. Tuntutan itu di dalam antaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan juga pemerintah tempat hingga evaluasi total kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG).
13 Tuntutan Mahasiswa Aksi Indonesia Gelap
1. Cabut Proyek Penting Nasional (PSN), wujudkan reformasi agraria sejati.
2. Wujudkan lembaga pendidikan gratis, ilmiah, juga demokratis.
3. Tolak Revisi UU Minerba.
4. Hapuskan multifungsi ABRI.
5. Sahkan RUU Publik Adat.
6. Cabut Inpres No 1 Tahun 2025.
7. Evaluasi total MBG.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen.
9. Desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset.
10. Tolak RUU TNI, Polri, lalu Kejaksaan.
11. Efisiensi Kabinet Merah Putih.
12. Tolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
13. Reformasi Polri.
Herianto mengaku kecewa akibat pemerintah tiada menemui massa aksi pada Awal Minggu (17/2/2025). otoritas tidaklah mendengar kata-kata peserta didik yang mana turun aksi ke jalan sesuai dengan tajuk Indonesia Gelap.
“Kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah yang dimaksud tidaklah pernah serupa sekali mau menemui massa aksi pada menyampaikan poin tuntutan kami,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).
“Sikap yang ditunjukkan itu sesuai dengan tajuk aksi kita Indonesia Gelap artinya pemerintah tidak ada mau mendengar akan pencerahan dari rakyat,” tambahnya.
Puncak aksi dijalankan pada waktu kesempatan yang tersebut tepat agar kepala area juga ada beban serta tanggung jawab dengan kebijakan prorakyat.
Menurut Herianto, total massa yang mana akan turun aksi Indonesia Gelap jarak jauh lebih besar besar mengingat tuntutan mereka itu hingga pada saat ini tiada mendapatkan respons positif dari pemerintah.
“Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut,” katanya.
