Ibukota Indonesia – Kementerian Wisata mengaku sedang mempelajari tren wisata yang dimaksud pada masa kini terpantau bergeser dari kuantitas berubah menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang tersebut lebih besar tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih besar tinggi. Ketika saya melihat, ketika spending, itu berarti pendatang harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang tersebut beliau beli,” kata Deputi Area Industri lalu Penyertaan Modal Kemenpar Rizki Handayani Mustafa pada Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, pada Bogor, Selasa.
Rizki mengatakan sektor pariwisata diperlukan mengikuti tren untuk mencari prospek atau pangsa baru yang digunakan dapat menghasilkan wisatawan mau mengeluarkan dana lebih lanjut untuk tinggal kemudian menikmati pengalaman berwisata ke Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Peluang Usaha Pariwisata menyadari bahwa terdapat banyak bursa yang digunakan bisa jadi dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) kemudian wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang digunakan dapat dikembangkan di dalamnya seperti pengembangan marina dan juga boating hingga sektor kapal yacht yang tersebut sedang berprogres pada kawasan Asia.
“Ini yang dimaksud kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih sejumlah regulasi yang digunakan tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Perjalanan juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang tersebut fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Nusantara atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang digunakan bisa saja kita dapatkan market baru, dalam luar market-market yang tersebut ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, serta ia mampu spending lebih tinggi banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang tersebut dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang digunakan berhubungan dengan pariwisata ke bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya potensi bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih besar banyak tamu melalui konsep hotel itikaf di ketika negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman ke Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari mengungkap puasa sampai malam, menginap kita di dalam sana. Ada yang tersebut nginap pada hotel, ada yang tersebut di ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, salah satunya menentukan sasaran dan juga paket wisata, model produk-produk atau sarana apa hanya yang mana harus disusun lalu disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah memiliki target efisiensi sebesar Simbol Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai tindakan lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang tersebut ditujukan terhadap seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang tersebut diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran pada K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
