JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding dengan Menteri Imigrasi serta Pemasyarakatan Agus Andrianto setuju meningkatkan kekuatan pemeliharaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Termasuk upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal itu terungkap pada rapat keduanya pada Gedung Kementerian Imigrasi serta Pemasyarakatan. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri mendiskusikan penguatan pemeliharaan bagi PMI juga langkah pencegahan TPPO.
Menteri Agus Andrianto menegaskan pentingnya peran PMI sebagai aset bangsa yang digunakan signifikan. “PMI adalah pahlawan devisa yang digunakan menyumbang devisa terbesar kedua pasca migas. Kami setuju menyokong Kementerian PPMI pada memberikan proteksi maksimal, termasuk menjaga dari warga negara menjadi korban TPPO,” ungkap Agus, Rabu (19/11/2024).
Sebagai langkah awal, kedua kementerian setuju untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) guna menguatkan koordinasi lalu implementasi proteksi PMI.
Agus Andrianto menyoroti tantangan besar di mengawasi jalur gelap yang tersebut kerap dimanfaatkan jaringan TPPO. “Wilayah Indonesia yang digunakan luas dengan banyak pintu masuk memerlukan pengawasan ekstra. Kami akan bekerja mirip dengan TNI serta Polri untuk meminimalkan jalur gelap ini,” jelasnya.
Menurut Agus, jalur gelap paling banyak ditemukan dalam wilayah Kalimantan melalui darat, Kepulauan Riau melalui laut, dan juga beberapa bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, kemudian Juanda. “Ini menjadi perhatian penting kami. Penguasaan pengawasan di tempat perbatasan adalah kunci untuk mengatasi kesulitan ini,” tambah Agus.
Menteri Abdul Kadir Karding menyambut baik kerja mirip ini, teristimewa pada menghadapi eksploitasi terhadap PMI yang digunakan berangkat secara nonprosedural.
“MoU ini nantinya akan mencakup paspor dengan kode khusus untuk PMI, dan juga integrasi data perlintasan PMI ke di sistem kami, yaitu SISKOP2MI. Langkah ini penting untuk menghurangi risiko eksploitasi kemudian meningkatkan pengawasan,” ujarnya.
Kerja serupa antara Kementerian PPMI lalu Kementerian Imigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengamanan PMI sekaligus mengupayakan perkembangan sektor ekonomi nasional. Sebagai pahlawan devisa, sumbangan PMI sangat penting di mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dengan langkah konkret seperti integrasi data, pengawasan perbatasan, serta pencegahan eksploitasi, pemerintah optimis dapat meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus menjaga martabat mereka di area kancah internasional.
