JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin panen kritikan imbas mengusulkan pembiayaan acara Makan Bergizi Gratis melalui dana zakat, infak, dan juga sedekah. Sultan dianggap cari muka ke Presiden Prabowo Subianto .
“Ketua DPD tiada usah mengutak-atik kegiatan makan bergizi gratis. Biar ketua DPD tahu, paham, serta tak bodoh bahwa kegiatan makan bergizi gratis bukanlah janji janji warga,” ujar Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi untuk SindoNews, Kamis (16/1/2025).
Dia mengingatkan bahwa makan bergizi gratis adalah acara Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. “Siapa yang mana berjanji, ia harus bertanggung jawab. Akan lebih banyak baik, daripada semata-mata cari muka ke Prabowo,” ungkapnya.
Uchok pun memohonkan Sultan B. Najamudin untuk fokus mengurusi DPD yang kewenangannya terbatas. “Makanya ketua DPD jangan semata-mata ngomong. Sekali ngomong belaka memalukan,” pungkasnya.
Kritikan juga datang dari Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Studi serta Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab. “Lebih tepat dia yang dimaksud urunan. Inisiatif makan gratis itu untuk rakyat, malah disuruh urunan. Logikanya gimana?” ujar Fadhli.
Fadhli mengatakan, jikalau ingin acara makan gratis sukses, maka DPD RI yang harus urunan membiayainya. “Kalau mereka itu juga betul bersimpati, potong cuma penghasilan merekan sekian persen, hitung-hitung zakat profesi,” pungkasnya.
Sementara itu, Pengamat kebijakan pemerintah sekaligus Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengusulkan Kabinet Merah Putih yang terlebih dahulu membiayai acara Makan Bergizi Gratis tersebut. “Kan sebelum dari rakyat bergabung terlibat, maka dimulai dari kabinet Prabowo,” ujar Jerry.
Dia juga mengusulkan semua perwakilan rakyat atau DPD kemudian DPR membantu pembiayaan kegiatan tersebut. “Jadi perihal budgeting maka untuk dana desa dapat di-switch ke acara makan bergizi gratis,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengusulkan makan bergizi gratis menyasar panti asuhan serta panti jompo. “Atau untuk anak-anak yang ekonominya mapan orang kelompok borjuis sebaiknya tak diberikan (makan bergizi gratis, red), nanti diajarkan merek menghadirkan makan sendiri,” pungkasnya.
