JAKARTA – Razman Arif Nasution mengaku pernah curhat pada istrinya jikalau ia siap meninggalkan Indonesia mengamati kebobrokan penegakan hukum di tempat Indonesia. Apalagi, sampai hukum menyasar pada orang tak bersalah.
“Saya pernah ngomong pada istri saya bahwa saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar pada kampus saya, saya tak perlu tinggal di dalam Indonesia, akibat hukum bobrok menghukum orang tak bersalah,” kata beliau dalam Episentrum Kuningan, Ibukota Indonesia pada Hari Sabtu (8/2/2025).
Menurutnya, di persidangan dugaan tindakan hukum pencemaran nama baik yang disangkakan padanya, majelis hakim dinilai tak berimbang serta adil. Dia menduga hakim tak bersikap netral pada menangani perkaranya tersebut, yang mana mana kisruh pada PN Ibukota Indonesia Utara kemarin itu tak lepas dari puncak kekecewaan terhadap sikap hakim tersebut.
“Saya sebagai terdakwa minta ke yang dimaksud mulia majelis hakim tuk dibuka, tapi kok malah hakim menyatakan tertutup, ada apa? Pertanyaannya kenapa anda bukan patuh pada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim tak netral,” tuturnya.
Dia lantas mengingatkan, hakim yang digunakan menangani perkaranya itu untuk belajar dari persoalan hukum Ronald Tannur manakala tak bersikap imbang, adil, kemudian netral di menangani suatu perkara. Manakala tak ada keadilan, beliau merasa buat apa pula ada persidangan, segera semata penjarakan dirinya.
“Apa tidak ada belajar kalian dengan tindakan hukum Ronald Tannur? Kalau begini metode tangkap saya, penjarakan, bilang akibat anda melawan Hotman manusia bersih (dan) manusia yang kuat, maka tidak ada boleh dihukum, penjarakan Razman,. selesai tindakan hukum ini,” jelasnya.
“Kalian pikir saya takut dalam penjara, no, saya wakafkan hidup saya untuk meninggal demi hukum juga Indonesia juga kebaikan. Saya tiada takut melawan manusia lantaran Allah yang saya takuti kemudian saya tiada takut dengan kalian siapa pun kalau hukum kalian permain-mainkan,” kata Razman lagi.
Razman menambahkan, ke depan akan segera berkeliling ke DPR RI hingga ke Komisi Yudisial untuk mengadukan persoalan yang mana sedang yang dihadapi tersebut. Hal itu merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan.
“Kami sudah ada mengatur jadwal hari Senin, kami akan ke Mahkamah Agung, lanjut ke KY, lanjut ke DPR RI, lanjut ke Pengadilan Tinggi, lanjut ke Bareskrim, lanjut ke PN Ibukota Indonesia Utara,” katanya.
