JAKARTA – Indonesia memiliki kapasitas lalu kemampuan besar di menjalankan emisi karbon . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai perdagangan karbon sebesar Rp29,21 miliar hingga 29 September 2022 dengan jumlah unit karbon yang diperdagangkan sebanyak 459.953 ton CO2 ekuivalen.
“Ini menjadi deskripsi kemampuan negara pada menjalankan emisi karbon. eksekutif juga telah dilakukan mengeluarkan banyak regulasi terkait perdagangan karbon, antara lain Perpres 08/2021 kemudian Peraturan OJK no 14/2023 yang mana mengatur perdagangan karbon melalui pangsa karbon,” ujar Ketua Dewan Pembina Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Bambang Soesatyo, di acara Carbon Digital Conference 2024 dengan tema “Reimagining Indonesia Carbon Market: Digital Innovations for Global Integrity” dikutip, Hari Jumat (13/12/2024).
Dia mengatakan, pemerintah memiliki target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% tanpa bantuan internasional lalu 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Dengan kemungkinan besar yang dimaksud dimiliki, Indonesia mampu menjadi pemain kunci di dalam pangsa karbon dunia.
“Indonesia juga berkontribusi pada Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM) Asia hingga 15 persen atau 31,7 metrik ton setara karbondioksida (CO2e) dengan estimasi nilai kegiatan offset karbon sebesar USD163 juta,” kata dia.
Ketua Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Riza Suarga mengungkapkan, Carbon Digital Conference 2024 tahun ini diharapkan sanggup membantu seluruh pengambil langkah pada menjalankan perdagangan karbon di tempat Indonesia.
“Tahun lalu, CDC 2023 berhasil menarik 248 kontestan dari sekitar 50 negara. Tahun ini, kami berharap penyelenggaraan CDC bisa saja memberikan solusi yang tersebut lebih tinggi konkret terkait perdagangan karbon lalu juga digitalisasinya,” jelas Riza.
Riza menjelaskan, CDC 2024 menggali lebih tinggi di mengenai perpaduan antara Artificial Intelligence (AI), Jaringan Internet of Things (IoT), dan juga lingkungan ekonomi karbon. Menyadari pentingnya teknologi-teknologi ini, konferensi ini akan menekankan peran merek pada menegaskan integritas proyek-proyek karbon sembari menjajaki jalan baru untuk perkembangan yang digunakan berkelanjutan.
Indonesia miliki peluang besar untuk menjadi penyedia kredit karbon berbasis alam dengan mekanisme offset mencapai 1,3 giga ton CO2e senilai USD190 miliar.
“Kami percaya bahwa menciptakan sistem kemudian lingkungan ekonomi kredit karbon adalah solusi alternatif bagi berbagai negara, termasuk Indonesia, di area mana transisi menuju operasi rendah emisi masih memerlukan waktu khususnya dikarenakan adopsi teknologi yang umumnya membutuhkan waktu lebih lanjut panjang serta nilai pembangunan ekonomi yang mana cukup besar. Pengenalan pangsa karbon Indonesia lalu meningkatnya minat terhadap kredit karbon dapat membimbing Indonesia menuju pencapaian NDC juga carbon netral,” kata Yuliana Sudjonno, Partner juga Sustainability Leader dari PwC Indonesia.
Sementara, Mantan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengungkapkan, pangsa karbon harus dimanfaatkan dengan seoptimal kemungkinan besar oleh Indonesia. “Apabila bukan dimaksimalkan maka orang lain yang akan memanfaatkan keuntungan yang mana mampu didapat dari bursa karbon,” kata dia.
