JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar banyak laporan yang mengumumkan apabila sejumlah institusi negara yang digunakan menunjukkan keberpihakannya jelang pemungutan pengumuman pemilihan gubernur 2024 pada 27 November.
Megawati menyebut, aparat dari institusi negara yang dimaksud melakukan pemaksaan terhadap rakyat agar memilih paslon tertentu dengan memberikan bantuan sosial.
“Saya mendengar begitu berbagai laporan terhadap institusi negara yang tersebut bukan netral,” kata Megawati di tayangan video yang tersebut diputar ketika jumpa pers di area Kantor DPP PDIP, Menteng, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu (20/11/2024).
Presiden ke-5 RI itu menilai, hal yang disebutkan adalah bentuk urusan politik uang atau money politics yang digunakan dijalankan dengan menggunakan institusi negara. Megawati berharap warga Indonesia tak termakan iming-iming bansos yang disebutkan lalu mengimbau rakyat tetap saja teguh berhadapan dengan preferensi kebijakan pemerintah mereka itu di tempat Pemilihan Kepala Daerah 2024.
Megawati sempat menyinggung publik pada Ghana yang dimaksud menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan kebijakan pemerintah mereka. “Pilihlah calon kepala area serta duta kepala wilayah dengan bijak. Pilih yang terbaik, pilihlah yang tersebut mampu memberikan jaminan masa depan,” ujarnya.
