Meta Tunjuk Joel Kaplan dari Partai Republik untuk Pimpin Tim Kebijakan Global, Kenapa?

AMERIKA – Meta, perusahaan teknologi induk dari Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp, melakukan restrukturisasi besar-besaran pada pasukan kebijakan globalnya.
Presiden Nick Clegg akan mengundurkan diri dari jabatannya juga digantikan oleh Joel Kaplan, wakilnya juga salah satu tokoh Republikan paling menonjol dalam Meta.
Pergantian Kepemimpinan pada Meta

Joel Kaplan, yang dimaksud pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Gedung Putih di area bawah Presiden George W. Bush, dikenal sebagai pendukung kuat kebebasan berbicara, khususnya terkait konten politik. Ia banyak menyuarakan pandangan bahwa pembatasan terhadap ujaran urusan politik dapat berdampak tiada adil pada pernyataan konservatif.
Nick Clegg, yang sebelumnya adalah Wakil Utama Menteri Inggris kemudian pemimpin Partai Liberal Demokrat, bergabung dengan Meta pada 2018 untuk menjadi pemimpin kebijakan lalu upaya lobi perusahaan. Pada 2022, ia diangkat sebagai Presiden Meta untuk menjadi pemimpin berbagai inisiatif kebijakan kemudian diplomasi global perusahaan.
Mark Zuckerberg, pimpinan Meta, menyampaikan rasa terima kasihnya untuk Clegg. “Saya berterima kasih melawan semua yang telah terjadi Anda lakukan untuk Meta juga dunia selama tujuh tahun terakhir. Anda sudah memberikan dampak penting pada menyuarakan nilai dan juga visi Meta, termasuk pengembangan Artificial Intelligence kemudian metaverse,” kata Zuckerberg pada sebuah pernyataan.
Meta juga Pendekatan Politiknya
Perubahan ini terjadi tiga minggu sebelum pelantikan Presiden Negeri Paman Sam terpilih, Donald Trump. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai perusahaan besar di dalam AS, termasuk Meta, mulai mendekati lingkaran pada Trump.
Pada November lalu, Zuckerberg bahkan mengunjungi jamuan makan waktu malam dengan Trump pada Mar-a-Lago dan juga menyampaikan ucapan selamat melawan kemenangan Trump pada pemilihan presiden. Hubungan ini menarik perhatian, khususnya akibat Trump sebelumnya pernah mengancam akan memenjarakan Zuckerberg menghadapi dugaan bias urusan politik jaringan Meta.
Struktur Baru Meta di tempat Washington yang dimaksud Pro-Republikan
Pergantian ini semakin menguatkan sikap Meta pada Washington yang tersebut didominasi oleh Republikan. Beberapa figur penting di dalam Meta saat ini miliki latar belakang urusan politik konservatif, seperti:
– Kevin Martin, Wakil Presiden Kebijakan Publik Global yang baru diangkat, adalah mantan anggota Komisi Komunikasi Federal (FCC) yang digunakan ditunjuk oleh George W. Bush.
– Jennifer Newstead, Penasihat Umum Meta, sebelumnya menjabat sebagai penasihat hukum utama di area Departemen Luar Negeri selama pemerintahan Trump sebelum bergabung dengan Meta pada 2019.
– Joel Kaplan juga dianggap sebagai pilihan ideal untuk mengatur kebijakan global Meta lantaran pengalamannya yang dimaksud mendalam di dunia kebijakan pemerintah serta teknologi.
Liz Hoffman, manusia analis teknologi dari Semafor, menyatakan bahwa langkah Meta ini mencerminkan inovasi arah kebijakan perusahaan yang lebih tinggi strategis.
“Meta sedang mempersiapkan diri untuk bersinergi dengan pemerintahan yang mana lebih banyak konservatif di tempat bawah Trump. Ini adalah adalah upaya merek untuk melakukan konfirmasi hubungan yang tersebut lebih banyak harmonis di area Washington,” katanya.
Namun, beberapa pihak khawatir bahwa pergantian ini akan menguatkan bias urusan politik dalam media Meta, yang mana sebelumnya telah lama mendapat kritik berhadapan dengan pengaruhnya pada pemilihan umum dan juga kebijakan urusan politik global.
Meta, AI, kemudian Metaverse
Selama kepemimpinan Clegg, Meta sudah pernah memajukan berbagai inisiatif besar, termasuk pengembangan kecerdasan buatan (AI) serta metaverse. Kaplan, dengan pandangannya yang mana konservatif, kemungkinan akan menyebabkan pendekatan baru terhadap kebijakan global Meta, khususnya di pengelolaan konten kebijakan pemerintah serta kebijakan teknologi di dalam berbagai negara.
Dengan pembaharuan ini, Meta bersiap untuk memainkan peran penting di lanskap urusan politik kemudian teknologi global, khususnya di area era pemerintahan Trump yang digunakan baru. Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada penggunanya pada seluruh dunia masih menjadi pertanyaanbesar.






