JAKARTA – Pembatasan subsidi BBM untuk ojek online dinilai akan berdampak pada harga jual permintaan barang meskipun akan datang ada bantuan sosial dari pemerintah.
Pengamat Sektor Bisnis serta Daya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi mengungkapkan kebijakan yang dimaksud sejenis cuma pemerintah mencabut subsidi BBM untuk ojol serta akhirnya akan memicu inflasi.
“Larangan bagi ojol pakai BBM subsidi kebijakan blunder, sebanding semata pemerintah mencabut subsidi BBM. Dampaknya, biaya operasional Ojol membengkak sehingga meninggikan tarif Ojol bagi konsumen, yang mana memicu inflasi,” kata Fahmy pada waktu dihubungi, hari terakhir pekan (29/11/2024).
“Tidak diragukan, kebijakan yang disebutkan semakin memperburuk daya beli kelas menengah ke bawah,” imbuhnya.
Ekonom ini juga menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu keberadaan warga Indonesia yang akan dieksekusi penuh pada tahun 2025. Hal ini menjadikan pernyataan Prabowo adalah kontradiktif persoalan kebijakan larangan bagi ojol.
“Komitmen Prabowo untuk pro rakyat diragukan, cuma omon-omon saja, dengan kebijakan larangan Ojol pakai BBM Subsidi,” tegas Fahmy.
Namun, Fahmy menilai wacana pembatasan BBM subsidi bagi ojol ini tidaklah otomatis mempengaruhi target pertumbuhan pemerintah menuju 8 persen.
Fahmy menekankan, peningkatan sektor ekonomi akan dipengaruhi variabel lain, seperti investasi. Namun, apabila sektor ekonomi RI dibayangi oleh dampak konsumsi, kebijakan BBM ini akan menghambat ekonomi.
“Namun, kalau perkembangan perekonomian mengandalkan lebih lanjut konsumsi, kebijakan BBM itu menghambat capaian pertumbuhan ekonomi,” ungkap Fahmy.
