JAKARTA – Rencana pemerintah untuk terus memperluas jaringan gas bumi agar pemanfaatan gas bumi makin meluas dinilai akan datang menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Membesarnya pemanfaatan gas akan memangkas impor energi yang dimaksud selama ini selalu membebani APBN.
Pakar Kebijakan Energi, Iwa Garniwa, mengungkapkan gas bumi merupakan jawaban melawan persoalan impor migas yang ketika ini masih terjadi. Ketersediaan juga peluang cadangan energi fosil paling bersih ini di tempat Indonesia sangat besar sehingga akan mubazir jikalau bukan dioptimalkan penggunaannya.
“Pemerintah termasuk peran BUMN seperti Pertamina grup harus dimaksimalkan (untuk peningkatan infrastruktur dan juga jaringan gas bumi). Ditambah lagi jikalau blok-blok migas seperti Masela bisa saja segera diselesaikan. Ketika blok Masela telah berproduksi, baik gas maupun kondensatnya yang tersebut tinggi dapat disalurkan untuk penuhi keperluan industri,” ujar dia, Kamis (17/10/2024).
Selain industri, perkembangan jaringan gas untuk Rumah Tangga juga akan menjadi kunci pemerintahan baru untuk memangkas impor LPG yang dimaksud selama ini berbagai mengabiskan uang subsidi.
“Gas bumi, lanjut Iwa, akan berperan besar untuk mengempiskan impor LPG yang mana sejauh ini masih mendominasi permintaan material bakar rumah tangga. Karena itu peran pemerintah pada memproduksi kebijakan yang mana pro pemakaian gas alam sangat dibutuhkan. Sehingga kita tidaklah over supply gas.
“Harus dibangun transmisi gas sebagai backbone atau tulang punggung. Kedua, pemanfaatkan gas alam untuk gas kota. Jadi dua acara itu yang dimaksud harus dikerjakan oleh pemerintahan Probowo-Gibran,” jelasnya.
Di sisi lain, Iwa menjelaskan, ketika infrastruktur ditingkatkan maka akan semakin membuka jalan untuk optimalisasi gas bumi bagi keperluan lainnya yaitu transportasi. ”Nah jalan mengundurkan diri dari kedua adalah mengonversi pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) ke gas (BBG). Kalau kita konversikan 250 ribu BPH (Barel per Hari) ke gas maka akan saling menutupi. Jadi kegiatan pemerintahan ke depan yang mana paling penting terkait energi adalah konversi BBM ke gas. Ada contoh negara yang dimaksud berhasil misalnya Korea Selatan,” Iwa memaparkan.
Sebab impor LPG dan juga impor BBM yang mana kebutuhannya terus meningkat akan menjadi tantangan terbesar pada upaya memulai pembangunan kemandirian dan juga ketahanan energi nasional. Sedangkan pada pada waktu yang dimaksud sebanding terdapat gas bumi pada di negeri yang tersebut sanggup dioptimalkan.
”Jadi kita lihat dulu persoalan energi kita. Kalau BBM kita impornya masih tinggi sampai 1 jt BPH, sedangkan produksi sendiri hanya saja 600 ribu BPH. Padahal keperluan BBM kita 1,6 jt BPH,” tegasnya.
