JAKARTA – Jaksa menuduh Sean ‘Diddy’ Combs mencoba memengaruhi calon anggota hakim menjauhi persoalan hukum pidana federalnya.
Klaim yang disebutkan muncul setelahnya P Diddy merayakan ulang tahunnya ke-55, di area mana jaksa mengklaim bahwa sang rapper melibatkan anggota keluarganya untuk melakukan pembingkaian ulang citranya.
Salah satu tuduhan, dikutipkan marca, berfokus pada video Instagram terbaru yang diunggah oleh anak-anak Diddy di dalam akun media sosial mereka, yang mana mereka klaim dibuat berhadapan dengan arahan P Diddy.
“Atas arahan terdakwa yang tersebut dikurasi dengan cermat, anak-anak terdakwa mengunggah video ke akun media sosial masing-masing yang digunakan memperlihatkan anak-anak terdakwa berkumpul untuk merayakan ulang tahun terdakwa,” kata pihak jaksa pada berkas pengadilan.
“Jenis gangguan terhadap persidangan yang adil ini, kata-kata terdakwa sendiri memperjelas bahwa niatnya adalah untuk memengaruhi kelompok juri secara tidaklah benar di proses pidana ini,” ujar beliau lagi.
Tidak itu saja, P Diddy juga dituduh melakukan pelanggaran lainnya. Pihak jaksa mengklaim bahwa Diddy sudah berulang kali berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang mana melanggar peraturan penjara.
Mereka menyatakan bahwa ketika berada di area Pusat Penahanan Metropolitan di dalam Brooklyn, ia sudah menggunakan akun telepon “sedikitnya delapan narapidana lain” pada upaya yang jelas untuk menghindari jaksa mendengar panggilannya dengan orang-orang yang mana bukan ada di daftar kontak yang disetujui.
Diklaim juga bahwa Combs telah terjadi membayar narapidana lain untuk menggunakan akun mereka itu melalui perangkat lunak pemrosesan pembayaran serta penyetoran akun komisaris.
Jaksa mengklaim bahwa P Diddy juga telah terjadi menginstruksikan orang di tempat saluran lain, termasuk anggota keluarga dan juga pengacara untuk menambahkan orang lain melalui panggilan tiga arah.
“Praktik ini juga tak diizinkan oleh BOP [Biro Penjara Federal] dikarenakan membantu menyembunyikan identitas individu yang mana dihubungi,” ucapnya dokumen pengadilan.
“Penghindaran berulang kali terdakwa terhadap peraturan BOP – dimulai segera pasca tiba di dalam MDC – berbicara berbagai tentang kemampuannya untuk mematuhi ketentuan pembebasan apa pun,” tutur beliau lagi.
