JAKARTA – Menteri Koordinator Area Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengembangan kawasan sektor ekonomi khusus (KEK) menjadi salah satu inisiatif pemerintah di mencapai target pertumbuhan perekonomian sebesar delapan persen per tahun. Hal itu dikatakan Airlangga di acara Indonesia SEZ Business Wadah 2024, Awal Minggu (9/12/2024).
Pada kesempatan yang sejenis juga disebutkan masifnya aliran penanaman modal yang digunakan masuk dan juga aktivitas lapangan usaha dari 24 KEK yang telah ditetapkan pemerintah dapat memacu peningkatan sektor ekonomi tambahan tinggi. “Mengingat arahan Presiden di mengejar perkembangan dunia usaha delapan persen, salah satunya inisiatif yang dapat mewujudkan ini adalah lewat KEK,” ujar Airlangga.
Terpisah, Asosiasi Pemerhati Penggiat Daerah Aglomerasi (APPDESA) menilai kegiatan pemerintah pada bidang sektor ekonomi itu membutuhkan dukungan semua pihak, khususnya dari koalisi. “Partai kontestan koalisi harus menjamin bahwa seluruh anggota komite hingga kader, dari pusat juga daerah, tegak lurus mencipta kondisi agar iklim berupaya selalu positif untuk investasi,” kata Koordinator Nasional APPDESA Rifaldi Utama.
Rifaldi menambahkan, setiap anggota koalisi pada daerah, teristimewa anggota badan dalam tingkat kota juga kabupaten seharusnya sanggup menjadi motor untuk menghindari terjadinya segala prospek yang digunakan dapat mengganggu kegiatan kegiatan ekonomi di dalam wilayah masing-masing, seperti adanya aksi-aksi yang ditunggangi kepentingan dan juga iming-iming uang.
“Para anggota komite ini harus menarik batas tegas juga memberikan edukasi terhadap rakyat pentingnya cipta kondisi untuk menggalakkan perekonomian negara yang tersebut ditargetkan mencapai 8%,” pungkasnya.
Aksi Demo Danau Lido Dinilai Sarat Kepentingan kemudian Uang
Sebagaimana diketahui sama-sama telah lama terjadi rangkaian aksi unjuk rasa terkait Danau Lido di area kawasan Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Bahkan pada rangkaian aksi itu, hadir juga anggota DPRD Daerah Bogor dengan syarat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edwin Sumarga.
Menurut APPDESA, diperkenalkan anggota partai koalisi di rangkaian aksi yang disebutkan menunjukkan ketidakpedulian terhadap kegiatan Presiden di area bidang ekonomi. Terlebih, bila aksi tersebut, sebagaimana disinyalir beberapa jumlah pihak, sudah ditunggangi beragam kepentingan apalagi bila terindikasi adanya imbalan uang.
“Demo akan menghambat kegiatan perekonomian di tempat sekitar. Apabila anggota koalisi tidaklah sepenuh hati menggalang kebijakan pemerintah, inilah waktu yang mana tepat bagi presiden untuk mereview koalisinya,” kata Rifaldi.
Namun, Rifaldi berharap sebelum disharmoni terjadi pada Koalisi Indonesia Maju, para petinggi partai bisa saja menentukan sikap untuk para anggota partai, terlebih mereka yang terpilih dalam badan baik pusat maupun daerah, agar tegak lurus mengawal kebijakan pemerintah. “Demi negara, partai harusnya ganti legislator yang tersebut tidaklah klir,” pungkasnya.
