Kim Tae-hoon
Perwakilan Penggiat Hak Asasi Individu Korea Utara
PADA dini hari tanggal 19 Juni 2024, pukul 2 pagi, Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, muncul di area Bandara Sunan, Pyongyang. Dalam suasana yang mana tegang, sebuah pesawat mendarat, lalu Presiden Rusia, Vladimir Putin, muncul.
Ini kali kedua Putin, sebagai pemimpin Rusia pertama yang dimaksud mengunjungi Korea Utara. Kunjungan pertama pada tahun 2000. Pemimpin Rusia kembali ke negara itu 24 tahun kemudian, bahkan dalam sedang keterlibatan Rusia pada pertempuran dengan negeri Ukraina yang mana menarik perhatian dunia secara signifikan.
Meskipun kunjungan Kepala Negara Rusia semata-mata berlangsung sehari, kedua pemimpin berpartisipasi di sejumlah rencana yang digunakan padat, termasuk upacara penyambutan resmi, parade jalanan, konser, kemudian Forum Level Tinggi (KTT). Melanggar sanksi Dewan Security PBB yang mana melarang menyebabkan kendaraan transportasi ke Korea Utara, Pemimpin Rusia menghadiahkan Kim Jong-un sebuah mobil mewah buatan Rusia. Kedua pemimpin bahkan menikmati jalan-jalan dengan mobil tersebut.
Puncak KTT bilateral yang dimaksud adalah penandatanganan “Perjanjian Kemitraan Vital Komprehensif.” Perhatian khusus penduduk internasional tertuju pada Pasal 4 di perjanjian tersebut, yang dimaksud menetapkan bahwa “jika salah satu pihak memasuki keadaan peperangan akibat invasi militer, pihak lainnya akan segera memberikan bantuan militer juga bantuan lainnya.”
Ketentuan ini sudah memunculkan kegelisahan mengenai keamanan Korea Selatan, mengingat gencatan senjata yang dimaksud masih berlangsung dengan Korea Utara, juga kemungkinan terganggunya keseimbangan kekuatan pada Asia Timur Laut.
Lebih lanjut, perjanjian yang dimaksud dapat menjadi dalih hukum bagi Rusia untuk mengimpor senjata, seperti peluru artileri, dari Korea Utara. Hal ini menghadirkan ancaman yang lebih lanjut nyata bagi Ukraina, yang mana masih berperang dengan Rusia.
Menurut Kementerian Keamanan Nasional Korea Selatan, sekitar 12.000 kontainer yang dimaksud diduga berisi peluru artileri telah lama dikirim dari Korea Utara ke Rusia antara Agustus 2023 serta Juli 2024. Sebagai imbalannya, Korea Utara dilaporkan mengajukan permohonan teknologi canggih dari Rusia untuk pengembangan senjata, termasuk satelit pengintaian. Transaksi ini jelas merupakan pelanggaran sanksi Dewan Security PBB terhadap Korea Utara.
Komunitas internasional sudah memberlakukan sanksi di dalam berbagai sektor, termasuk keuangan, teknologi, lalu perdagangan, untuk mengekang tindakan yang dimaksud dilaksanakan oleh Rusia serta Korea Utara. Namun, kedua negara ini sebagian besar mengabaikan sanksi yang dimaksud dan juga terus melakukan tindakan yang merugikan negara-negara tetangga demi mencapai tujuan mereka.
Akibatnya, seruan untuk penegakan hukum melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC) semakin gencar sebagai sarana untuk mengajukan permohonan pertanggungjawaban rezim-rezim ini. Faktanya, kejahatan peperangan yang dijalankan oleh Rusia di area Ukraina, sama-sama dengan keterlibatan Korea Utara, mungkin saja memenuhi ketentuan sebagai kejahatan dalam bawah yurisdiksi ICC, bahkan tanpa melibatkan tindakan Dewan Keselamatan PBB.
