Anggota JKN-KIS Tembus 267 Juta Jiwa, Jokowi Tekankan Pelayanan Aspek Kesehatan Berkualitas
JAKARTA – Rencana Kartu Indonesia Optimal ( KIS ) yang tersebut dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melalui Badan Penyelenggara Garansi Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan sudah dirasakan manfaatnya. Hingga 31 Desember 2023, sebanyak 267 jiwa atau 95 persen dari total penduduk Indonesia menjadi kontestan JKN-KIS.
Saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung BPJS Aspek Kesehatan pada Kawasan Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN), Daerah Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024, Presiden Jokowi menyoroti faktor yang tersebut menimbulkan BPJS Kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dalam Indonesia dibandingkan dengan sistem kebugaran pada Amerika Serikat (AS).
“Di di tempat ini menurut saya pertama, ada rujukan puskesmas. Di Amerika nggak ada puskesmas, dengan segera ke rumah sakit sehingga beban semuanya secara langsung ke rumah sakit. Di di tempat ini masih ditahan di tempat puskesmas , baru kalau (sakit) yang mana berat masuk ke rumah sakit,” ucap Presiden Jokowi.
Sejak awal, KIS yang tersebut diresmikan pada 3 November 2014 sebagai realisasi janji kampanye itu telah terjadi menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi untuk warga Indonesia agar semakin mudah mengakses layanan kesehatan.
“Kita harus bekerja keras untuk memverifikasi distribusi Kartu Indonesia Baik bisa saja lebih lanjut merata sehingga seluruh warga bisa saja mendapatkan akses pada bidang kebugaran juga meyakinkan rakyat yang digunakan telah memiliki Kartu Indonesia Baik mendapatkan pelayanan kondisi tubuh yang digunakan sesuai standar juga berkualitas,” ujar Jokowi, diambil dari laman setneg.go.id, Selasa (1/10/2024).
Tidak lupa, Jokowi mengundang pemerintah area bersinergi dan juga berperan bergerak di upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu permintaan mendasar rakyat Indonesia, yakni jaminan dan juga pelayanan kesehatan. Tak segan Jokowi memberikan peringatan keras dan juga sanksi untuk rumah sakit yang tersebut memungut biaya bagi penduduk pemegang KIS ketika ingin mengakses layanan kesehatan.
“Kalau ada rumah sakit yang digunakan memungut bayar ini akan saya cek bisa jadi saya copot kepala rumah sakitnya, mampu dokternya. Karena itu, sebenarnya juga bayar tapi yang digunakan bayar pemerintah,” kata Jokowi ketika membagikan KIS pada Terminal Soasio, Kecamatan Galela, Daerah Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 6 April 2016.
Jokowi berkali-kali berpesan terhadap jajarannya agar tak mempersulit warga yang mana ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pemegang KIS. “Nah ini yang digunakan paling penting. Saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kebugaran jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kondisi tubuh juga jangan dipersulit. Saya belaka minta itu saja, kok,” katanya.
Bahkan, ketika pandemi pandemi Covid-19 pelayanan KIS pun tetap saja maksimal untuk publik kurang mampu. Apalagi, pandemi wabah Covid-19 sudah merusak tatanan kebugaran tak belaka Indonesia, tetapi juga dunia. pemerintahan kala itu pun melakukan pengembangan layanan kesehatan, salah satunya lewat digital sehingga akses layanan kebugaran tetap saja terjangkau masyarakat.
