JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, serta Ketenteraman (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. Tambahan anggaran yang disebutkan untuk menjalankan kegiatan yang telah dilakukan dicanangkan.
Hal itu disampaikan Budi Gunawan ketika Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam rapat tersebut, Budi Gunawan sama-sama tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Hadir pada rapat tersebut, tujuh Menko antara lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan juga Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia juga Kebudayaan Pratikno.
Selain itu, Menko Infrastruktur kemudian Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Warga (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, lalu Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Dengan beban tugas yang tersebut semakin berat tanpa dukungan anggaran yang memadai hal yang dimaksud akan sulit untuk direalisasikan,” ujarnya, Mulai Pekan (2/12/2024).
Budi Gunawan mencontohkan, ketika ini pada Kemenko Polkam tiada ada ruang command center yang dimaksud terkoneksi dengan kementerian kemudian lembaga untuk memonitor segala permasalahan secara langsung. Sementara penanganan isu Polkam pada menjaga stabilitas urusan politik kemudian keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan di dalam pada koordinasi, sinergi, juga eksekusi di tempat lapangan.
“Selain itu belum ada wadah big data yang mampu menangani pengaduan warga (dumas) yang digunakan jumlahnya di dalam Kemenko Polkam sangat berbagai mencapai puluhan ribu. Sehingga berbagai laporan yang tiada tertangani dengan baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi penduduk terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Usulan penambahan anggaran ini diadakan menyusul inovasi nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang tersebut menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan anggaran untuk 2025 yaitu, Kemudian Kementerian Koordinator Sektor Politik kemudian Ketenteraman (Kemenko Polkam) memohon tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun.
