JAKARTA – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dampak dunia usaha yang mana akan ditimbulkan dari adanya efisiensi anggaran . Adapun efisiensi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang digunakan resmi menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Total belanja yang Prabowo perintahkan untuk dipotong dari anggaran pemerintah pusat dan juga tempat itu senilai Rp306,69 triliun.
“Untuk langkah pada waktu ini tidak ada diadakan pengurangan total belanja di dalam daerah. Jadi yang tersebut ada adalah di-refocussing, sehingga dampak secara agregat secara perekonomian tentu tergantung masing-masing,” kata Menkeu Sri Mulyani di konferensi pers di dalam Komisi III DPR, hari terakhir pekan (14/2/2025).
“Kalau realokasinya pada aktifitas yang digunakan mengakibatkan multiplier effect yang serupa atau bahkan lebih tinggi besar, dampak dari perekonomian akan terpencil tambahan baik,” imbuhnya.
Sri Mulyani menegaskan beliau akan terus memonitor dampak dari pengurangan atau efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga .
Kemudian yang tersebut paling penting dari pemangkasan anggaran yang disebutkan adalah pelayanan rakyat lalu birokrasi jangan sampai terganggu. “Namun sebetulnya spirit untuk merancang efisiensi dari birokrasi itu akan tetap saja dipertahankan, oleh sebab itu itu penting bagi penyelanggaraan birokrasi yang baik kemudian efisien,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mempertahankan prinsip efisiensi atau pemotongan anggaran di pengelolaan Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN).
Ia juga menyampaikan bahwa hasil rekontruksi anggaran usai efisiensi tahun ini akan menjadi acuan pada penyusunan APBN 2026 mendatang. Hal yang disebutkan disampaikan Sri Mulyani di Rapat Kerja (Raker) dengan jadwal Pembahasan Anggaran Sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Kami juga menyetujui dari exercise K/L 2025 akan jadi baseline, menciptakan budaya baru efisiensi pada K/L, sehingga hasil dari (efisiensi) 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026,” ungkap Sri Mulyani, Kamis (13/2).
