SOLO – Nama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kerap dibawa-bawa pada persoalan hukum pagar laut pada perairan Tangerang. Banyak pihak menyatakan pagar laut terpasang di dalam era kepemimpinan Jokowi.
Menurut Jokowi, yang digunakan penting adalah proses legalnya atau prosedur legalnya dilalui betul atau tak untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) atau HGB pada kementerian.
“Proses dilalui dengan baik atau tidak. Tak hanya sekali di tempat Tangerang, Bekasi, Sidoarjo, yang digunakan paling penting cek,” ujar Jokowi di tempat Solo, Hari Jumat (24/1/2025).
Menteri Kelautan lalu Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui kerap mendapat pertanyaan masalah siapa sosok pemilik pagar laut sepanjang tambahan dari 30 km di tempat perairan Tangerang. Kepolisian ketika ini masih melakukan penyidikan berhadapan dengan keberadaan pagar laut tersebut.
Pihaknya sudah mengantongi sosok yang tersebut mendalangi pagar laut. Hanya, beliau tak mengungkapkannya lantaran masih perlu klarifikasi.
“Ya, memang sebenarnya tuntutan dari warga inginnya hari ini diusut, disegel, besok juga secara langsung ketahuan, tapi tidaklah mudah juga sebab kami mendapat beberapa petunjuk,” kata Trenggono di rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
“Tapi tentu kan juga harus dipanggil, ditanya, apakah yang mana bersangkutan betul melakukan itu lalu seterusnya,” sambungnya.
Menurut dia, permintaan keterangan itu menjadi bagian penting, apalagi KKP memiliki keterbatasan di pengawasan ruang laut.
Baca Juga: SCOPE: Pagar Bambu pada Perairan Tangerang yang Bikin Gaduh
