JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menentang kabar bahwa klien Himpunan Bank Milik Negara ( Himbara ) ramai-ramai menarik uang mereka. Isu ini sebelumnya berseliweran di area media sosial (medsos) pada waktu Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Pengembangan Usaha Daya Anagata Nusantara ( BPI Danantara ) di area Istana Merdeka, Jakarta, pada Mulai Pekan (24/2/2025).
Juru bicara Kementerian BUMN, Putri Violla mengatakan, tak ada aksi pelanggan menarik uang di tempat bank pelat merah, pada waktu Danantara diresmikan Presiden. Bahkan, ia membantah isu sovereign wealth fund dapat memicu sikap tersebut.
“Sejauh ini enggak (penarikan uang oleh pengguna bank BUMN),” ujar Putri ketika ditemui wartawan dalam gedung Kementerian BUMN, Ibukota Indonesia Pusat, Selasa (25/2/2025).
Kendati begitu, ketika isu yang dimaksud mencuat lalu sibuk dibahas masyarakat, Kementerian BUMN dengan segera berkoordinasi dengan manajemen. “Kemarin Kementerian BUMN sudah ada berbicara dengan semua corsec (corporate secretary) dari Himbara pada hari Sabtu, kita kemudian memilah masalahnya seperti apa, apa sih yang mana kemudian dirasakan oleh masyarakat,” paparnya.
Dia mengaku, ada kegelisahan di dalam benak penduduk bila uang tabungan merekan digunakan sebagai modal BPI Danantara. Rasa takut ini merujuk pada persoalan hukum sama yang dimaksud pernah terjadi di dalam Malaysia.
“Karena kan ‘wah ini nanti pemeriksaannya gimana? Ada jaminan gak kemudian uang kita bisa saja dikelola dengan baik pada sana (Danantara), jangan-jangan kemudian ilang, serupa berkaca dengan persoalan hukum yang dimaksud terjadi di dalam Malaysia,” beber dia.
“Nah kami pada waktu ini memberikan sosialisasi terhadap publik sejauh ini untuk memberikan keyakinan pada rakyat bahwa jangan khawatir mengenai semuanya pengawasan, penjagaan mengenai kelembagaan ini dilaksanakan oleh Kementerian BUMN,” lanjut Putri.
