Rupiah Terendah Sejak Krismon 1998, Bagaimana Nasibnya ke Depan?

JAKARTA – Angka tukar rupiah belakangan ini mengalami pelemahan seiring dengan tekanan dalam lingkungan ekonomi keuangan. Bank Indonesia ( BI ) mencatat pada Hari Jumat (28/2) rupiah ditutup pada Rp16.596 per dolar AS, yang tersebut merupakan rekor terburuk sejak tahun 1998.
Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan, pelemahan rupiah dikarenakan adanya perasaan khawatir penanam modal berhadapan dengan konflik dagang. Presiden Negeri Paman Sam Donald Trump baru-baru ini menegaskan akan mengenakan tarif impor untuk Meksiko serta Kanada yang sebelumnya sempat ditunda.
“Dikhawatirkan kedua negara yang disebutkan akan melakukan retaliasi serta menyulut konflik dagang,” kata Lukman, dikutipkan Hari Sabtu (1/3/2025).
Walau dikonfirmasikan Trump bahwa 25% tarif terhadap Kanada kemudian Meksiko akan sesuai jadwal, namun menurut Lukman segalanya masih terbuka untuk negosiasi. Dengan begitu, tekanan akan menurunkan lalu kegelisahan pemodal akan terjadinya konflik dagang dapat berkurang.
Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso sebelumnya mengungkap bahwa pada akhir hari Kamis (27/2) rupiah ditutup Rp16.445 per dolar Negeri Paman Sam dengan Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun naik ke 6,88%. Sementara DXY menguat ke level 107,24 dan juga Yield UST (US Treasury) Note 10 tahun turun ke 4,260%.
Kondisi ini berlanjut hingga pada pagi hari Hari Jumat pada mana rupiah dibuka pada Rp16.520 per dolar Amerika Serikat dengan Yield SBN 10 tahun naik ke 6,93%. Namun, pada pembukaan penutupan, rupiah kebakaran lalu ditutup ke Rp16.596 per dolar AS, yang mana menjadi rekor terburuk sejak tahun 1998.
Dalam sepekan, rupiah dalam pangsa spot telah dilakukan terdepresiasi 1,7% kemudian mencatat koreksi sebesar 1,75% sepanjang Februari 2025. Hal ini mengakibatkan rupiah menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di dalam Asia pada bulan Februari 2025.
Terkait perkembangan tersebut, Ramdan menyatakan bahwa Bank Indonesia terus menguatkan koordinasi dengan pemerintah dan juga otoritas terkait juga mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menyokong ketahanan eksternal kegiatan ekonomi Indonesia.






