JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto perlu juga bersih-bersih institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) dari jaksa tidaklah profesional. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas berharap Prabowo turun tangan terkait ketidakprofesionalan jaksa pada menangani perkara dugaan korupsi dan juga melelang aset sitaan.
“Lakukan bersih-bersih lalu reposisi terhadap para petinggi yang digunakan ada pada lingkungan Kejaksaan Agung,” ujar Fernando, hari terakhir pekan (14/2/2025).
“Saatnya Prabowo melakukan bersih-bersih di area semua lembaga negara khususnya Aparat Penegak Hukum (APH) agar sukses pada menjalankan program-program pemerintahannya,” tambahnya.
Indikasi diperlukan bersih-bersih di tempat Kejagung dipicu oknum jaksa yang diduga menutupi sumber dana suap senilai Rp920 miliar pada dakwaan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Pada persidangan di tempat Pengadilan Tipikor Ibukota Indonesia Pusat, Hari Senin (10/2/2025), JPU semata-mata menyoroti penerimaan gratifikasi tanpa menjelaskan sumber dana yang dimaksud yang dimaksud memicu kejanggalan pada penanganan persoalan hukum tersebut.
“Sungguh aneh kalau penegak hukum berupaya menutupi praktik kejahatan yang digunakan sedang ditangani termasuk dugaan permainan pada melepas aset sitaan akibat dinilai terpencil dari nilai seharusnya,” kata Fernando.
“Komisi Kejaksaan harus bertindak terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut,” sambungnya.
Dia kembali berpesan agar upaya memasukkan asas dominus litis di RKUHAP ditolak oleh sebab itu akan memperburuk penyidikan yang digunakan selama ini kewenangannya ada dalam Polri.
