JAKARTA – Indonesia membutuhkan yang mana namanya konektivitas digital untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang mana lain, satu provinsi ke provinsi yang digunakan lain, satu tempat ke tempat yang dimaksud lain. Menjadi perhatian Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan percepatan perubahan digital nasional dengan mengedepankan percepatan perluasan akses internet lalu peningkatan infrastruktur digital , khususnya di dalam wilayah Terdepan, Terpencil, kemudian Terluar (3T).
Upaya pemerintahan Jokowi pada mengikis kesenjangan akses internet pada Indonesia lewat berbagai kegiatan dalam Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kemenkominfo) diakui oleh Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong.
Ia menilai, kinerja pemerintahan Jokowi untuk memangkas kesenjangan akses internet melalui Kemenkominfo sangat baik. “Ya tentunya kinerja Pak Jokowi sudah ada sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet pada Indonesia),” kata Anthony ketika dihubungi, Rabu (2/10/2024).
Sedianya, pemerintahan melalui Kemenkominfo sudah pernah melakukan banyak upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui kegiatan Kemenkominfo seperti pengerjaan infrastruktrur sebagai Base Transreceiver Station (BTS) di dalam wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.
Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet di dalam Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu koneksi 4G juga telah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di dalam indonesia.
Kendati demikian, Anthony menilai, pemerintah masih perlu meningkatkan kesetaraan akses internet, khususnya di area wilayah tertinggal, terdepan dan juga terluar (3T). Menururnya, konstruksi akses internet tak dijalankan cuma di area Pulau Jawa.
“Tentunya harus pada kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan juga sebagainya. Dan ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, kemudian juga kompetensi yang digunakan harus dimiliki oleh penduduk pada Indonesia Timur, rakyat yang tersebut di tempat kota terpencil, 3T khususnya itu harus tambahan merata juga,” tutur Anthony.
Selain Pemerintah, Anthony menilai, penduduk sipil juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan literasi pemanfaatan internet. Dengan sinergi itu Ia meyakini, cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat dapat tercapai.
“Dan ini tugas pemerintah juga tugas civil society, tugas masyarakat, kita dengan bahwa harus mencapai bagaimana Indonesia Emas 2045 tentunya perlu punya aksesibilitas dan juga internet yang komprehensif, luar biasa,” ucap Anthony.
