JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengakses kata-kata menanggapi terkait kenaikan usia pensiun pekerja pada Indonesia yang dimaksud terdaftar inisiatif Keamanan Pensiun (JP) menjadi 59 tahun.
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani menyatakan jikalau implementasi kebijakan kenaikan batas usia pensiun menjadi 59 tahun yang disebutkan tidak merupakan kebijakan baru. Meski demikian, Shinta mengatakan, pada praktiknya pengaturan usia pensiun bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan untuk mengatur batas usia pensiun sesuai Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang disepakati secara bersama.
Lebih lanjut, APINDO mengingatkan dampak utama penyesuaian usia pensiun ini justru ada pada masa tunggu yang mana lebih tinggi lama di pencairan kegunaan jaminan pensiun. Hal ini khususnya bagi perusahaan yang digunakan menerapkan usia pensiun pada bawah 59 tahun, dimana pekerja perlu mengawaitu pencairan kegunaan masa pensiun hingga masuk batas usia pensiun tersebut.
Kalangan pengusaha perusahaan juga menyoroti pentingnya sosialisasi dari pemerintah untuk publik mengenai pemahaman terkait masa tunggu pencairan jaminan pensiun ini. Pemahaman ini penting agar warga memiliki masa persiapan menuju pensiun, teristimewa terkait literasi keuangan kemudian perencanaan masa depan.
“Dengan masa tunggu yang lebih tinggi panjang untuk pencairan khasiat pensiun, pemerintah dengan dengan perusahaan juga karyawan perlu bekerja sebanding untuk memverifikasi pekerja kita miliki kesiapan finansial yang tersebut memadai,” ujar Shinta pada keterangan resminya.
Kebijakan ini tidak ada juga merta menghambat perekrutan tenaga kerja baru, tetapi memerlukan penyesuaian yang dimaksud cermat berdasarkan kondisi masing-masing perusahaan juga strategi kegiatan bisnis mereka. Organisasi yang digunakan sedang melakukan ekspansi bidang usaha tetap saja dapat merekrut tenaga kerja baru sesuai dengan keinginan operasional.
“Dengan demikian, dampaknya terhadap perekrutan tenaga kerja baru akan sangat bergantung pada keperluan juga strategi masing-masing perusahaan,” pungkas Shinta.
APINDO menilai perlunya menyikapi kebijakan ini secara bijaksana dan juga kolaboratif, sehingga dampaknya dapat dioptimalkan untuk kepentingan bersama, baik bagi karyawan, perusahaan, maupun keberlanjutan dunia perniagaan secara keseluruhan.
