JAKARTA – Efisiensi anggaran yang sedang digalalakkan pemerintah hingga Rp306 triliun berpotensi menghambat target peningkatan ekonomi 8%. otoritas perlu memperhatikan sektor manufaktur, investasi, produktivitas tenaga kerja kemudian stabilitas politik.
“Tata kelola pemerintahan juga harus berjalan dengan baik untuk menyokong pertumbuhan sektor ekonomi 8%,” ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, pada acara diskusi bertajuk “Pertumbuhan Kondisi Keuangan 8%: Utopis atau Realistis?”, yang mana dijalankan Jaringan Cendekiawan Muda, Rabu (12/2/2025).
Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat, pertumbuhan kegiatan ekonomi mencapai 8% masih memungkinkan dengan aturan adanya terobosan dan juga akselerasi yang tersebut signifikan. Untuk mencapai hitungan tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur juga optimlaisasi pengelolaan acara prioritas. Tak belaka itu, pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang dimaksud perlu diperhatikan.
“Efisiensi memang sebenarnya diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan mark-up anggaran. Namun perlu kehati-hatian pada penerapannya agar tiada menghambat kinerja pemerintah,” katanya.
Pada kesempatan yang tersebut sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, tidaklah ada negara yang dimaksud dapat mencapai status negara progresif apabila masih terjebak di Middle-Income Trap (MBG).
“Belanja pemerintah perlu dikelola dengan cermat agar bukan menciptakan kerentanan terhadap perkembangan kegiatan ekonomi di tempat masa depan,” ujar Esther.
Menyikapi pandangan tersebut, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), M. Isra Ramli menegaskan, penambahan jumlah total kementerian di kabinet tidak ada serta-merta menyebabkan pemborosan. Saat ini terdapat 48 kementerian dari sebelumnya 34. Namun, hal ini tidaklah lantas menjadi beban anggaran. Pasalnya, efisiensi yang diadakan justru bertujuan untuk menghapus program-program yang tersebut tiada memberikan khasiat segera bagi rakyat.
“Penghematan anggaran justru sangat diperlukan mengingat adanya anomali di realisasi anggaran pada beberapa kementerian,” ujarnya.
Isra menegaskan, efisiensi yang mana dijalankan pemerintah ini dapat berdampak pada pelaku bisnis yang mana selama ini mendapatkan proyek dari kementerian yang mana bukan berjalan secara efektif. Perdebatan mengenai efisiensi anggaran serta strategi pertumbuhan dunia usaha ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus dilaksanakan dengan keseimbangan yang mana tepat.
“Di satu sisi, efisiensi menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas fiskal. Namun, di area sisi lain, pemerintah juga harus memverifikasi bahwa pemangkasan anggaran tiada menghambat acara strategis yang tersebut dapat menyokong perkembangan sektor ekonomi berkelanjutan,” ucapnya.
