JAKARTA – Indonesia pada waktu ini berada pada persimpangan jalan penting pada mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 . Pemerintahan baru dalam bawah kepemimpinan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, miliki target ambisius untuk memacu peningkatan ekonomi hingga 8% per tahun. Namun tantangan besar menghadang.
Realitas menunjukkan bahwa pertumbuhan kegiatan ekonomi Indonesia pada 2023 cuma mencapai 5,05%, terpencil dari target tersebut. Ketimpangan sektor ekonomi antar wilayah masih signifikan, teristimewa antara Jawa juga luar Jawa. Daya saing Indonesia juga tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura serta Thailand, mencerminkan keinginan mendesak untuk perubahan ekonomi.
Tantangan ini semakin kompleks dengan berbagai permasalahan struktural yang dimaksud menghambat pertumbuhan. Deindustrialisasi dini menjadi salah satu isu utama yang dimaksud dihadapi Indonesia. Sejak 2011, kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto terus menurun, melemah peluang perkembangan ekonomi.
“Salah satu hal yang tersebut tadi digaris bawahi adalah Deindustrialisasi. Padahal nilai konsumsi kita mestinya semakin naik, lalu ini menjadi PR besar. Kenapa ini dapat terjadi adalah materi baku dan juga juga competitiveness dari teknologi yang mana ada. Dan kita di tempat Universitas miliki teknologi-teknologi baru, lalu juga SDM yang mana unggul, juga riset energy nya juga kan ada di dalam universitas,” kata Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo S.Si., M.Si., PH.D., di Alumni Business Pertemuan di dalam Jakarta, Hari Jumat (29/11/2024).
Empat provinsi sektor utama-Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Banten-mengalami perlambatan sejak awal 2024. Studi Universitas Brawijaya di area Jawa Timur mengidentifikasi empat tantangan utama: biaya tenaga kerja yang digunakan tinggi, mahalnya komponen baku, sulitnya akses substansi penolong, kemudian kebijakan perpajakan yang kurang mendukung. Tanpa solusi, deindustrialisasi ini dapat semakin memperburuk kondisi dunia usaha nasional.
Perlambatan konsumsi rumah tangga serta pembangunan ekonomi juga menambah tekanan. Konsumsi rumah tangga, sebagai pendorong utama ekonomi, menunjukkan perlambatan yang tersebut mengkhawatirkan. Di sisi lain, pembangunan ekonomi pun lesu, menambah beban ekonomi.
Pemerintah berupaya mempertahankan pertumbuhan melalui pengeluaran publik, yang meningkat sejak 2018, teristimewa di merespons pandemi Pandemi juga persiapan pemilu. Namun pada 2024 kemudian 2025, keterbatasan fiskal menjadi tantangan besar.
Tekanan fiskal ini diperparah oleh meningkatnya pembayaran utang juga stagnasi penerimaan pajak. Akibatnya, kemampuan pemerintah untuk mempertahankan pengeluaran produktif, seperti perkembangan infrastruktur kemudian sektor sosial, berpotensi menurun.
Stagnasi penerimaan pajak menjadi salah satu hambatan utama. Rasio pajak terhadap PDB, yang dimaksud sempat meningkat dari 8,3% pada 2020 menjadi 10,4% pada 2022, kembali turun menjadi 10,2% pada 2023. Diperkirakan hitungan ini akan stagnan hingga 2024.
