JAKARTA – otoritas “keukeuh” meninggikan tarif PPN jadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Alasannya? Amanat UU HPP yang dibuat di tempat era Jokowi. Nah, bagaimana dampaknya terhadap pelanggan mobil?
Tarif PPN 12 persen berlaku untuk semua barang kemudian jasa yang dimaksud selama ini dikenakan PPN 11 persen. Mulai dari sabun mandi, makanan, pulsa, Netflix, hingga kendaraan.
Tentu saja, kenaikan PPN ini dikhawatirkan akan membebani masyarakat, apalagi dalam berada dalam kondisi daya beli yang tersebut melemah. Harga barang kemudian jasa akan naik, sementara pendapatan penduduk belum tentu bergabung naik.
Nah, bagaimana sektor otomotif meninjau hal ini?
Public Relations Manager PT Toyota Astra Motor (TAM) Philardi Ogi mengatakan, tidaklah dapat dihindari bahwa kenaikan PPN 12% akan berdampak pada harga jual kendaraan. “Sebagai bagian dari sektor otomotif Indonesia, Toyota meyakini bahwa kebijakan ini telah lama diterapkan dengan pertimbangan yang mana matang dan juga bertujuan untuk memperkuat pembangunan negara,” ungkap Ogi.
Namun, Ogi mengumumkan bahwa pihaknya juga berharap adanya dukungan dari pemerintah, khususnya untuk produk-produk yang digunakan diproduksi di area pada negeri.
“Secara internal, kami juga sedang mendiskusikan strategi bersatu Dealer & Value Chain untuk terus menyediakan paket solusi mobilitas dan juga aftersales yang dimaksud kompetitif guna memenuhi beragam kebutuhan,” ungkapnya.
Untuk mengkompensasi kenaikkan tarif dari komponen pajak di dalam tahun depan, Ogi melanjutkan, TAM berkoordinasi intens dengan manufaktur untuk meminimalisir kenaikkan nilai tukar dari sisi produsen. “Sehingga kenaikan nilai tukar dapat ditekan seminimal mungkin,” bebernya.
Sementara itu, Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Yusak Billy, mengumumkan bahwa pihaknya mengapresiasi kebijakan stimulus yang dimaksud diberikan Pemerintah. “Karena secara umum dapat membantu menggerakan perekonomian juga meningkatkan daya beli warga ya,” ungkap Billy.
“Khusus untuk bidang otomotif, teristimewa kebijakan insentif untuk hybrid, kami akan mempelajari lebih banyak lanjut ya implementasi turunan aturannya dan juga dampaknya terhadap pasar,”iamenambahkan.
