JAKARTA – Rencana pembentukan kabinet zaken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto , yang mana diharapkan akan diisi oleh profesional semakin sulit direalisasikan. Sebab, nama-nama calon menteri serta duta menteri yang digunakan dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya sebagian besar berasal dari politikus.
Ekonom juga Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut, dari 49 calon menteri yang digunakan dipanggil pada 14 Oktober 2024, sebagian besar berasal dari partai-partai kebijakan pemerintah besar, seperti Gerindra, PAN, PKB, kemudian Demokrat
“Ini menunjukkan bahwa janji kabinet zaken lebih lanjut terlihat sebagai pura-pura zaken, di dalam mana unsur politikus masih dominan, lalu bahkan mengesampingkan profesional yang tersebut bukan berafiliasi dengan partai,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).
Sementara kabinet zaken adalah konsep di dalam mana menteri-menteri yang mana diangkat seharusnya berasal dari kalangan non-politisi, yang dimaksud tidak ada terikat dengan kepentingan partai, juga hanya sekali fokus pada keahlian juga pengalaman di dalam sektor yang tersebut mereka itu tangani.
Kabinet ini dijanjikan akan berisi para profesional serta teknokrat yang digunakan berkompeten, terlepas dari afiliasi kebijakan pemerintah mereka. Gagasan ini sejalan dengan keperluan negara untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis energi, pembaharuan iklim, hingga ancaman geopolitik.
Menurut Nur Hidayat, kabinet zaken dianggap sebagai solusi untuk menegaskan bahwa pemerintahan berjalan lebih banyak efektif, transparan, kemudian berorientasi pada hasil, tanpa dihambat oleh kepentingan partai politik.
“Namun, realitas kebijakan pemerintah Indonesia tampaknya kembali menantang idealisme ini, serta urusan politik dagang sapi istilah populer yang digunakan menggambarkan negosiasi urusan politik yang tersebut transaksional mulai terlihat mendominasi komposisi kabinet,” katanya.
Kondisi itu semakin mencolok ketika mengawasi daftar calon perwakilan menteri yang mana dipanggil pada Selasa, 15 Oktober 2024. Menurut Nur Hidayat, ini mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo lebih lanjut diarahkan pada akomodasi kebijakan pemerintah daripada penekanan pada kompetensi teknis.
