Dualisme Kepemimpinan PMI, Komisi IX DPR: Organisasi Kehumaniteran Harus Zero Politik

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyayangkan dualisme kepemimpinan dalam Palang Merah Indonesia (PMI). Menurutnya, organisasi yang mana berbasis bergerak di dalam bidang kemanusiaan, harus terbebas dari praktik politik.
“Menurut saya kurang elok ya, organisasi kemanusian harus zero politik, beliau harus terbebas dari interest politik,” kata Zainul pada waktu dihubungi melalui arahan singkat, Awal Minggu (9/12/2024).
Zainul merujuk pernyataan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang dimaksud mengumumkan “di melawan kebijakan pemerintah adalah kemanusiaan.” Menurutnya, seluruh pihak harus merenungkan pernyataan Gus Dur tersebut.
Politikus PKB ini berharap, kedua belah pihak dapat duduk bareng untuk mencari titik berada dalam melawan persoalan yang mana ada. Ia meyakini, kedua belah pihak dapat bijaksana menyikapi permasalahan tersebut.
“Ya, kita berharap kedua belah pihak duduk bareng lah, kan sama-sama senior. Saya yakin punya wise lalu kematangan meninjau mengenai ini,” kata Zainul.
Untuk diketahui, dualisme kepemimpinan melanda PMI. Dua politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono juga Jusuf Kalla (JK) saling mengklaim telah dilakukan terpilih pada Munas XXII PMI.
Adapun JK dinyatakan terpilih melalui Munas XXII PMI yang diselenggarakan di tempat Hotel Grand Sahid Jaya. Sementara Agung Laksono, terpilih melalui Munas PMI yang dilakukan pada Hotel Sultan. Mereka saling klaim sudah pernah mendapat dukungan dari para PMI pada daerah.
Bahkan, JK akan segera melaporkan Agung Laksono ke Polisi buntut kisruh pencalonan Ketua PMI baru. JK menegaskan pemberitahuan Agung Laksono sebagai Ketua PMI merupakan ilegal kemudian pengkhianatan.






