JAKARTA – Kementerian Industri (Kemenperin) menyampaikan usulan tambahan insentif untuk membantu keberlanjutan lapangan usaha otomotif pada sedang tantangan berat yang diprediksi terus berlanjut pada 2025. Langkah ini diambil untuk mengatasi dampak kebijakan pajak yang dimaksud meningkatkan biaya kendaraan bermotor juga melemahnya daya beli masyarakat.
Tantangan Utama Industri Otomotif
Industri otomotif mengalami kontraksi signifikan pada 2024, dengan penurunan lingkungan ekonomi sebesar 13,9%, menyisakan total pemasaran sebanyak 865.723 unit.
Angka ini lebih banyak rendah dibandingkan tren lingkungan ekonomi yang selama satu dekade terakhir stagnan di dalam kisaran 1 jt unit per tahun. Faktor utama penurunan ini mencakup kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), dan juga bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang mana meningkatkan tarif kendaraan.
Selain itu, jumlah agregat kelas menengah yang tersebut menjadi kelompok konsumen utama kendaraan bermotor juga mengalami penurunan signifikan. Pada 2019, jumlah agregat kelas menengah dalam Indonesia tercatat sebanyak 57 juta, namun nomor ini merosot menjadi hanya sekali 47,85 jt pada 2024. Penurunan ini turut merusak kekuatan daya beli masyarakat, yang tersebut berdampak segera pada jualan kendaraan bermotor.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, kemudian Elektronika Kemenperin, Setia Darta, menyatakan bahwa kontraksi ini juga dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga kredit kendaraan bermotor. “Pada 2024, sektor otomotif mengalami kontraksi sebesar 16,2%. Tantangan ini diperparah oleh kebijakan kenaikan PPN, opsen PKB, juga BBNKB yang digunakan menyebabkan nilai tukar kendaraan semakin mahal dalam lingkungan ekonomi domestik,” jelas Setia Darta pada keterangannya di dalam Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Strategi Kemenperin untuk Membantu Industri Otomotif
Sebagai upaya untuk mengatasi penurunan pasar, Kemenperin sudah mengajukan beberapa usulan insentif, di tempat antaranya:
– PPnBM Ditanggung eksekutif (DTP) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid, termasuk plug-in hybrid (PHEV), full hybrid, dan juga mild hybrid.
– PPN DTP sebesar 10% untuk kendaraan listrik (EV) guna mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan.
– Relaksasi opsen PKB dan juga BBNKB sebagai penundaan atau keringanan, yang mana diharapkan dapat menekan kenaikan tarif kendaraan di area pasar.
Saat ini, sebanyak 25 provinsi telah lama menerbitkan regulasi terkait relaksasi opsen PKB kemudian BBNKB untuk mengupayakan bidang otomotif. “Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan sektor otomotif nasional lalu menjaga daya saingnya di dalam bursa domestik maupun global,” tambah Setia Darta.
Efek Insentif terhadap Pasar
Menurut Kemenperin, implementasi insentif tambahan dapat menyelamatkan bursa otomotif Indonesia dengan estimasi perdagangan yang dimaksud kembali mendekati 900 ribu unit pada 2025. Sebaliknya, tanpa dukungan insentif, penurunan bursa berpotensi berlanjut, memperburuk situasi yang dimaksud telah terjadi berlangsung sejak awal 2024.
Penurunan tajam ini memerlukan perhatian kritis dikarenakan kontribusi sektor otomotif terhadap perekonomian nasional cukup besar. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Otomotif Indonesia (GAIKINDO), sektor ini menyumbang tambahan dari 10% terhadap Produk Domestik Bruto sektor manufaktur kemudian menciptakan lapangan kerja bagi jutaan pekerja di tempat seluruh rantai pasok industri.
Insentif yang mana Telah Diberikan: Efektivitas juga Tantangan
Hingga kini, pemerintah telah dilakukan merilis diskon pajak jualan menghadapi barang mewah (PPnBM) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid. Namun, insentif ini dinilai belum cukup untuk menggenjot pelanggan mobil secara signifikan.
Data menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan harga jual pada kendaraan tertentu, bursa secara keseluruhan masih lesu akibat daya beli publik yang dimaksud menurun.
