otoritas Harus Fokus Tarik Penyertaan Modal yang Ciptakan Lapangan Kerja

JAKARTA – Realitas ditutupnya banyak pabrik yang digunakan disertai dengan pemutusan hubungan kerja ( PHK ) ribuan pekerja harus dipandang sebagai persoalan serius, terkait dengan iklim berupaya pada Indonesia. Kementerian terkait selayaknya fokus memperbaiki berbagai kendala pembangunan ekonomi juga mengupayakan masuknya modal asing bagi terciptanya lapangan kerja baru.

Pengamat hubungan internasional Zenzia Sianica Ihza memandang, untuk mengatasi gelombang PHK, pemerintah perlu melakukan perubahan struktural kegiatan ekonomi jangka panjang dengan berbagai langkah strategis. Mengingat fenomena PHK ini terkait dengan perlambatan sektor bidang manufaktur, yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

“Kita perlu kebijakan reindustrialisasi, peningkatan iklim usaha, optimalisasi proses pengolahan lebih lanjut sumber daya alam, serta mendatangkan pembangunan ekonomi yang mana dapat membuka lapangan pekerjaan,” kata Zenzia pada keterangannya dikutipkan di area Jakarta, Hari Senin (10/3/2025).

Dalam pandangan Zenzia, upaya kementerain terkait menghadapi krisis PHK ini masih kurang memadai, lambat, dan juga belum konsisten.

“Untuk jangka pendek pemerintah harus fokus pada upaya menjaga daya beli masyarakat. Itu dapat dijalankan dengan pemberian subsidi untuk korban PHK, menyediakan inisiatif pelatihan untuk meningkatkan keterampilan agar merek sanggup bekerja pada sektor lain, lalu menghubungkan mereka itu dengan prospek kerja baru,” katanya.

Mengutip data BPS yang tersebut dirilis 5 Nov 2024 lalu, Zenzia menyebut, masih ada 7,47 jt orang yang digunakan menganggur juga total ini dipastikan akan bertambah seiring banyaknya PHK di area awal 2025 ini. Bahkan, data International Monetary Fund (IMF) menunjukkan, level pengangguran dalam Indonesia menempati level tertinggi di area ASEAN. Tiap April 2024 lalu tingkat pengangguran kita mencapai 5,2 persen, disusul Filipina (5,1%), Brunei Darusallam (4,9%), Negara Malaysia (3,52%), Vietnam (2,1%), Singapura (1,9%) serta Tahiland (1,1%).

“Sampai dengan akhir Februari lalu, mereka yang digunakan terkena PHK itu sudah ada mencapai sekitar 80 ribu orang. Tak ada cara lain untuk mengatasi ini, kecuali memperbaiki kesempatan berupaya di dalam Indonesia sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru,” tandas Zenzia.

Iklim Investasi

Zenzia juga memandang, meskipun peringkat daya saing Indonesia mengalami peningkatan, sinyal positif ini belum cukup untuk menarik pemodal jikalau tantangan lain tidak ada dibenahi.

“Memang kita berhasil naik di peringkat daya saing, tetapi faktor lain seperti stabilitas hukum, birokrasi yang mana berbelit, kemudian kebijakan yang kerap berubah harus segera diperbaiki untuk menggalakkan lebih tinggi sejumlah investasi,” ujarnya.