Pemprov DKJ-Pemkot Bogor bahas integrasi transportasi umum

prasarana transportasi rakyat yang mana tersedia belum mampu mengakomodasi permintaan penduduk secara memadai
Kota Bogor – pemerintahan Perkotaan Bogor, Jawa Barat lalu eksekutif Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta melakukan pembahasan untuk mengintegrasikan transportasi umum di dalam kedua area tersebut.
Wali Perkotaan Bogor Dedie A Rachim di keterangannya di dalam Bogor, Senin, menyebutkan pembahasan ini menjadi upaya dari permasalahan kemacetan dan juga transportasi dalam wilayah Jabodetabek yang dimaksud dinilai masih mendominasi.
Salah satu bentuk integrasi yang disebutkan itu dengan mempercepat konektivitas rute TransJakarta hingga ke Pusat Kota Bogor.
"Dengan kondisi pada waktu ini, di area mana hampir 80.000 warga Bogor memanfaatkan KA Commuter Line setiap harinya, ditambah puluhan ribu kendaraan roda empat yang dimaksud melintas dalam Jalan Tol Jagorawi, sarana transportasi rakyat yang tersedia belum mampu mengakomodasi permintaan publik secara memadai," kata Dedie.
Menurut dia, dengan dukungan Pemprov DKJ di memfasilitasi konektivitas antara Ibukota Indonesia juga Daerah Perkotaan Bogor diharapkan dapat mengempiskan beban Jalan Tol Jagorawi dengan menyokong pengguna kendaraan pribadi beralih ke TransJakarta.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DK Ibukota Indonesia Pramono Anung mengungkapkan kesiapan untuk menggalang secara teknis, termasuk merencanakan penerapan sistem pembatasan kendaraan yang mana masuk ke wilayah Ibukota Indonesia dan juga menyiapkan skema pengembangan transportasi umum yang digunakan terintegrasi dengan kota-kota di dalam sekitar DKJ.
"Tentunya dengan tingkat kualitas pelayanan yang memadai namun tarif yang digunakan tetap memperlihatkan terjangkau," ucap Pramono.
Pramono mengungkapkan bahwa jumlah total kendaraan pribadi yang tersebut masuk ke Ibukota hampir mencapai lebih tinggi dari 10 jt kendaraan per hari.






